Dituding Hambat Pencalonan Wabup Muaraenim, PKB Sumsel Ungkap DPP Inginkan Hal Ini

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG,--Proses politik pemilihan Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Muara Enim hingga saat ini belum menemui titik terang, pasca penahanan Bupati Muara Enim Juarsah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi sejumlah proyek di daerah tersebut.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sendiri sebagai satu dari tiga parpol pengusung Ahmad Yani- Juarsah di Pilkada 2018 lalu, dituding sejumlah parpol lainnya yang membuat proses pengisian orang nomor dua di Muara Enim tersebut terhambat, karena belum mengeluarkam rekomendasi nama yang diusulkan.

Menyikapi hal tersebut, DPW PKB Sumsel memastikan jika pihaknya sampai saat ini belum mendapat rekomendasi dari DPP, dan pihaknya akan memprioritaskan kader yang ada untuk diusulkan, meski awalnya pihaknya sudah mengusulkan satu nama ke DPP namun ditolak.

"Sebenarnya sudah diusulkan ke DPP,  dan pesan DPP kalau jadi pemilihan, DPP minta kader yang diusulkan. Sehingga saat ini akan dilakukan penjaringan ulang," kata Ketua DPW PKB Sumsel Ramlan Holdan, Minggu (20/2/2021).

Dijelaskan Ramlan, PKB memiliki kader yang potensial untuk diusulkan menjadi calon Wakil Bupati Muara Enim nanti, baik dari kepengurusan di DPC Muara Enim atau DPW Sumsel.

Baca juga: Bursa Cawabup Muaraenim, Kantongi Restu Hanura H Rinaldo Saingi Hj Sumarni Ahmad Yani

"Kita memiliki kader- kader yang cukup potensial, jadi kita tunggu saja dalam seminggu kedepan," bebernya, seraya proses penjaringan tetap dilakukan DPC PKB Muara Enim.

Mantan anggota DPRD Sumsel ini sendiri mengungkapkan, proses pengusulan nama-nama calon wakil Bupati tetap yang punya hak mengusulkan adalah 3 parpol pengusung, yaitu Demokrat, PKB dan Hanura. Jika nanti ada kesepakatan ketiga parpol mengusulkan maksimal dua nama ke eksekutif untuk diteruskan ke DPRD setempat.

"Jadi tahapannya, jika sudah ada kesepakatan parpol nanti akan diserahkan ke DPRD, dan DPRD akan membentuk Pansus (Panitia Khusus) pemilihan Wabup, serta membuat tata tertib pemilihan," jelasnya.

Sementara untuk kasus Bupati Muara Enim Juarsah yang juga ketua DPC PKB setempat saat ini ditahan KPK, Ramlan mengungkapkan, partainya menghormati proses hukum yang ada, dan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah.

"PKB sendiri siap memberikan bantuan hukum kepada Juarsah karena ia kader kita, sehingga PKB tetap mendampingi proses hukumnya. Mengenai jabatannya sebagai ketua DPC masih tetap hingga saat ini, hingga dilaksanakannya Muscab pada Maret mendatang," tandasnya.