Istana Akhirnya Angkat Bicara Dibalik Penolakan Revisi UU Pemilu, Sebut Nama Anies Baswedan & Gibran
Istana Akhirnya Angkat Bicara Dibalik Penolakan Revisi UU Pemilu, Sebut Bukan Karena Anies & Gibran
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM - Anggota DPR RI telah menghentikan pembahasan revisi UU Pemilu.
Sejumlah tokoh mengkritik penghentikan pembasan revisi UU Pemilu ini.
Sejumlah asumsipun bermunculan karena hal ini.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menjawab alasan penolakan revisi UU Pemilu ada kaitannya dengan Anies Baswedan dan Gibran Rakabuming Raka.
Dilansir TribunWow.com, Pratikno menegaskan bahwa Pilkada Serentak tahun 2022 dan 2023 akan digelar pada 2024.
Menurutnya, kepastian tersebut sudah disepakati dan tertuang dalam Undang-undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016.
"Kaitannya dengan Undang-undang Pilkada, itu perlu kami tegaskan bahwa ketentuan Pilkada serentak itu dilaksanakan bulan November 2024," ujar Pratikno, dikutip dari kanal YouTube Sekretaris Presiden, Selasa (16/2/2021).
"Jadi Pilkada Serentak tahun 2024 itu sudah ditetapkan di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016," jelasnya.
Pratikno mengatakan tidak ada dasarnya Undang-undang yang belum dijalankan sudah harus direvisi.
"Masak sih Undang-undang belum kita lakukan terus kemudian kita sudah mau mengubahnya," kata Pratikno.
"Apalagi kan Undang-undang ini sudah disepakati bersama oleh DPR dan Presiden, makanya sudah ditetapkan," imbuhnya.
"Oleh karena itu, pemerintah tidak mau mengubah Undang-undang yang sudah diputuskan tapi belum dijalankan."
Pratikno lantas meminta kepada publik tidak menafsirkan berbeda sikap pemerintah yang menolak merevisi Undang-udang Pilkada yang di satu sisi belum dilakukan tersebut.
"Dan tolong ini, jangan dibalik-balik, seakan-akan pemerintah yang mau ngubah Undang-undang," tegasnya.
Kaitannya dengan sikap dari pemerintah yang dianggap untuk menghambat jalan Anies Baswedan, Pratikno secara tegas tidak membenarkan.
