Breaking News:

Breaking News: Resmi, Gugatan Pilkada OKU dan OKUS Ditolak MK, PALI Lanjut 

Empat perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk hasil pemilihan kepala daerah di Sumsel pada 9 Desember lalu

TRIBUN SUMSEL/ARIEF BASUKI ROHEKAN
Ketua KPU Sumsel Amrah Muslimin. 

"Kebijakan mormatifnya dipersentase jadi paragdima sekarang pada perhitungan perolehan suara, bukan konsep TSM (Terstruktut, Sistematis dan Masif) itu, ada perubahan paradigma setelah kejadian sebelumnya," kata Febrian.

Diterangkan pria yang juga dikenal sebagai pengamat politik ini, jika berkaca dari perhitungan hasil suara yang membatasi persentase selisih perolehan suara untuk bisa melakukan gugatan, artinya yang diatas sesuai ketetapan seperti Pilkada Muratara (hampir 10 persen) kecil harapan untuk dikabulkan gugatannya.

Apalagi yang menggugat adalah Bupati petahana, jika dikatakan konsep TSM  digunakan seperti daerah Lampung yang petahannya kalah, karena merasa dicurangi, itu hanya asumsi karena aneh petahana bisa dicurangi mengingat petahana menguasai birokrasi.

"Bandingkan di Mura persentasenya lebih kecil (sekitar 5 persen), tapi tidak mengajukan gugatan dan mengakui kekalahan. Sementara di PALI itu luar biasa, kemungkinan bisa saja terjadi (perubahan) kalau bisa dibuktikan dalil- dalil pemohon oleh pihak terkait bisa saja yang menang jadi kalah, dan seharunya pihak terkait harus siap dengan sengketa MK ini, dan cerminannya jelas dari daerah- daerah yang Pilkada se Sumsel hanya PALI kemungkinannya ada," tandasnya.

Ditambahkan Febrian, adanya proses gugatan di MK ini, yang jelas persiapan pelantikan menjadi tertunda, tapi kalau hal lain tidak ada kendala.

Diungkapkan Febrian, dengan tuntutan paslon di PALI yang minta dilakukan Pemungutan Suara Ulang sekitar 51 TPS yang ada, hal itu sisa saja dikabulkan MK, dan putusannya MK nanti bisa membalikkan keadaan.

"PSU bisa saja, kalau memang ada perubahan pemikiran dari hakim MK, bisa saja berubah menjadi kemudian memutus yang tidak sejalan pada patokan normatif, karena ada hak dari hakim untuk menetapkan keadilan dari keyakinan, meski itu jarang terjadi jika berkaca dari 5 tahun terakhir," tandasnya.

Sekedar informasi, di Sumsel terdapat 7 Kabupaten yang melaksanakan Pilkada pada 9 Desember 2020 lalu yaitu Ogan Ilir (OI), Musi Rawas (Mura) dan OKU Timur, ketiganya tidak ada PHP di MK. 

Sedangkan OKU, OKU Selatan, Muratara dan PALI hasil Pilkadanya digugat ke MK oleh paslon ataupun pegiat demokrasi.

Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Prawira Maulana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved