Breaking News:

Breaking News: Resmi, Gugatan Pilkada OKU dan OKUS Ditolak MK, PALI Lanjut 

Empat perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk hasil pemilihan kepala daerah di Sumsel pada 9 Desember lalu

TRIBUN SUMSEL/ARIEF BASUKI ROHEKAN
Ketua KPU Sumsel Amrah Muslimin. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Empat perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk hasil pemilihan kepala daerah di Sumsel pada 9 Desember lalu, sesuai dengan prediksi sejumlah pengamat politik di Sumsel.

Dimana dari empat daerah itu, hasil Pilkada Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), dan OKU Selatan sudah diputus MK untuk tidak dilanjutkan dalam putusan sela.

Kemudian Musi Rawas Utara (Muratara) hampir sama, dimana sesuai jadwal akan diputus MK pada hari ini.

Sementara untuk hasil Pilkada Kabupaten Penukal abab Lematang Ilir (PALI), diputus dilanjutkan dalam sidang.

"Iya, untuk PHP di OKU dan OKU Selatan sudah di putus disidang dismissal (pengucapan putusan/ ketetapan pada tahap pendahuluan hasil Pilkada) MK, semua permohonan tidak dapat di terima. Sedangkan untuk Kabupaten PALI lanjut sidang," kata Ketua KPU Sumsel Amran Muslimin, Rabu (17/2/2021).

Menurut Amran Muslimin, dengan dilanjut sidang untuk hasil Pilkada PALI, pihaknya dalam ini jajaran KPU belum bisa menetapkan pasangan calon kepala daerah terpilih, yang ditetapkan KPU Kabupaten, sedangkan yang sudah bisa segera melakukan penetapan.

"Kalau jadwal sidangnya untuk PALI, dilaksanakan pada 3 Maret mendatang, dengan agenda pemeriksaan saksi dan atau ahli dan pengesahan alat bukti tambahan," tandasnya.

Sedangkan untuk PHP di Kabupaten Muratara, Amran mengungkapkan jika sesuai jadwal akan diputus pada sidang dismissal 17 Februari. Meski tidak mendahului keputusan MK, namun pihaknya optimis jika MK akan memutus tidak lanjut, mengingat syarat materil tidak terpenuhi.

"Hari ini jadwal sidang Muratara. Mudah- mudahan putusannya sama dengan OKU dan OKU Selatan," terangnya.

Sebelumnya, Ahli hukum dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Dr Febrian mengungkapkan, meski normatifnya gugatan hasil Pilkada yang berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK) dalam konteks perolehan suara. Namun, bisa saja hakim memutuskan berdasarkan rasa keadilan nantinya.

Halaman
12
Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Prawira Maulana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved