Breaking News:

Bupati Muara Enim Juarsah ditahan KPK, Hanura dan PKB Sumsel Bersuara

Partai Hanura dan PKB Sumsel bersuara terkait proses Hukum proses hukum yang menimpa Bupati Muara Enim Juarsah, yang ditetapkan tersangka dan ditahan.

TRIBUNSUMSEL.COM/ARIEF BASUKI ROHEKAN
Ketua DPD Hanura provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Achamd Al Azhar. Partai Hanura buka suara tentang penetapan tersangka pada Bupati Muaraenim, Juarsah SH 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG,--Ketua DPD Partai Hanura Sumsel Achmad Al Azhar menyatakan, partainya menghormati proses hukum yang menimpa Bupati Muara Enim Juarsah, yang ditetapkan tersangka dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Azhar, meski ditahan KPK atas dugaan terlibat korupsi sejumlah proyek di Muara Enim, pihaknya tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah.

"Kita selaku partai pengusung menghormati proses hukum yang sedang berjalan, dan kita tunggu hasil akhirnya," kata Achamd Al Azhar, Selasa (16/2/2021).

Diungkapkan Al Azhar, dengan kekosongan kepala daerah di Muara Enim saat ini setelah Bupati Juarsah ditahan, ia berharao posisi Wakil Bupati yang kosong bisa segera terpilih.

"Apalagi, sebentar lagi sebenarnya kalau jadwal dalam waktu dekat, ada pemilihan wabup karena bupati ditangkap  dan ditahan KPK, maka proses ini tertunda dan kita menunggu petunjuk arahan selanjutnya. Tapi sesuai ketentuan undang- undang, tidak menghalangi itu, ini masih bisa dilakukan tapi semua masih dalam proses," jelasnya.

Baca juga: Prosedur Menetapkan Kepala Daerah Pengganti Usai Bupati Muara Enim, Juarsah Resmi Ditahan KPK

Diungkapkan Achamd, pihaknya sejak awal sudah menyerahkan rekomendasi dari Hanura yaitu Reinaldo, dan Demokrar Hj Sumarni, namun PKB belum merekomendasikan nama, mengingat dalam mengusulkan nama calon wabup harus ada kesepakatan dari partai pengusung.

"Ini tinggal PKB belum mengeluarkan rekomendasi, kalau PKB cepat maka sudah dilakukan pemilihan, karena kita sudah duduk bareng. Apalagi sesuai ketentutan undang- undang, partai pengusung mengusulkan dua nama, tapi sampai kejadian (penahanan Bupati), belum ada kesepakatan karena belum ada rekomendasi PKB," tuturnya.

Ditambahkan Achmad, jika dalam undang- undang sebelumnya, bupati boleh mencoret nama- nama yang diusulkan parpol pengusung, tapi kalau sekarang tidak boleh mencoret dan usulan harus ada kesepakatan diantara partai pengusung, dengan maksimal dua nama. 

“yang paling penting kesepakatan usulan tiga parpol itu yang menjadi kunci selama ini, karena pilkada 2018 lalu ada tiga parpol pengusung yaitu Demokrat, Hanura dan PKB," tukasnya.

Baca juga: Ditetapkan Tersangka, Bupati Muaraenim Juarsah Buka Suara : Kewenangan Tidak Ada Pada Saya

Sementara Ketua DPW PKB Sumsel Ramlan Holdan, jika partainya menghormati kasus hukum yang menimpa Juarsah yang notabanenya adalah ketua DPC PKB Muara Enim.

"Kita hormati proses hukum yang ada," capnya.

Sementara terkait nama yang direkomendasikan sebagai calon wabup Muara Enim, pihaknya masih menunggu rekomendasi resmi dari DPP.

"Belum juga, masih menunggu proses," tukasnya.

Sekedar informasi, Ahmad Yani- Juarsah di Pilkada Muara Enim pada 2018 lalu, diusung 3 parpol, yaitu Demokrat, PKB dan Hanura, hingga mengantarkan jadi pemenang. Juarsah sendiri saat ini menjabat ketua DPC PKB Muara Enim.

Dengan penahanan Bupati Muara Enim Juarsah oleh KPK, artinya ia menyusul Bupati pendahulunya yang telah keluar putusan bersalah oleh Mahkamah Agung (MA).

Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Yohanes Tri Nugroho
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved