Pembahasan RUU Pemilu Dihentikan Disebut Malah Untungkan AHY, Tak Masalah Buat Anies Hingga Ganjar

TRIBUNSUMSEL.COM - Panasnya isu politik pasca dihentikannya pembahasan RUU Pemilu oleh komisi II DPR RI tampaknya tak berhenti.

Meski RUU Pemilu sepakat dihentikan pembahasannya, sejumlah tokoh masih ikut mengomentari hal ini.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2022 dan 2023 dipastikan tidak akan digelar tetapi akan dilansungkan pada 2024 bersamaan dengan Pilpres 2024.

Hal itu menyusul ditolaknya revisi UU Pemilu oleh Komisi II DPR RI.

Kondisi tersebut lantas dikaitkan dengan para kepala daerah yang habis masa jabatannya pada 2022 dan 2023 yang memiliki potensi menuju Pilpres 2024, seperti misalnya Anies Baswedan, Ridwan Kamil hingga Ganjar Pranowo.

Mereka dinilai akan kehilangan panggung untuk menuju Pilpres 2024.

Meski begitu, Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari mengaku mempunyai pandangan lain.

Dilansir TribunWow.com dari Kompas Petang, Kamis (11/2/2021), M Qodari menilai tidak adanya Pilkada pada 2022 dan 2023 tidak akan banyak berpengaruh untuk Anies, Ridwan Kamil, dan Ganjar.

Bahkan termasuk Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa jika juga ingin maju di Pilpres 2024.

Pasalnya menurutnya, jeda waktu antara berakhirnya masa jabatan dengan persiapan menuju Pilpres 2024 tidak terlalu jauh.

Apalagi dikatakannya, bahwa pendaftaran sudah dibuka pada Agustus 2023.

"Jadi sebetulnya Pak Anies sebagai gubernur DKI Jakarta, ketika lengser pada bulan November (2022), itu sesungguhnya, waktunya tidak terlalu lama menuju Pilpres 2024," ujar M Qodari.

"Pendaftaran pada bulan Agustus 2023."

Khusus untuk Ridwan Kamil dan Ganjar, M Qodari menyebut justru tidak akan kehilangan waktu dan tempat.

"Bahkan untuk Ridwan Kamil kemudian Ganjar mereka masa jabatannya berakhir pada September 2023," sambungnya.