Breaking News:

Peluang Gugatan ke MK 4 Pilkada di Sumsel, Dr Febrian: 3 Daerah Buang Energi dan Modal Saja

Pengamat politik dari Unsri, Dr Febrian mengungkapkan, jika tiga dari empat gugatan hasil Pilkada di Sumsel tahun 2020 akan diputus dalam putusan sela

Penulis: Arief Basuki Rohekan | Editor: Yohanes Tri Nugroho
Tribun Sumsel/ Arief Basuki Rohekan
Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Sriwijaya (Unsri) Dr Febrian menyebut tiga dari empat gugatan Pilkada 2020 akan diputus dalam putusan sela yang dijadwalkan pada 15 dan 16 Februari nanti. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG,--Pengamat politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Dr Febrian mengungkapkan, jika tiga dari empat gugatan hasil Pilkada di Sumsel tahun 2020 yang disengketakan di Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini, kemungkinan akan diputus dalam putusan sela yang dijadwalkan pada 15 dan 16 Februari nanti.

Putusan sela dari hakim MK nanti, kemungkinan tidak dilanjutkan lagi atau tidak diterima pada proses peradilan.

"Kalau dia berdalil pada norma aturan yang membolehkan sengketa atau tidak, maka ada beberapa daerah kemungkinan diputus untuk tidak diterima dan seterusnya pada putusan sela," kata Febrian, Selasa (9/2/2021).

Tiga daerah yang kemungkinan gugatannya tidak diterima, jika berkaca dari aturan yang ada, yaitu hasil Pilkada OKU, OKU Selatan dan Musi Rawas Utara (Muratara).

Sidang Lanjutan Pilkada Muratara di MK, KPU Sebut Permohonan Syarif-Surian Tak Jelas

Sedangkan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), terlihat ada beberapa kasus yang bisa dilanjutkan untuk pembuktikan atau sidang pokok.

"Normanya kan, persentase hasil suara dan hanya di PALI selisih suara antara paslon 1 dengan 2 kurang dari dua persen. Kalau yang lain (3 Kabupaten) buang energi dan modal saja, karena akan ditolak," tegas Dekan Fakultas Hukum Unsri ini.

Sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan Bukti Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) terhadap pemohon di 4 dari 7 Kabupaten se Sumsel yang menyelenggaran Pilkada serentak 9 Desember lalu.

Empat Kabupaten itu, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Selatan dan Musi Rawas Utara (Muratara).

Pilkada PALI 2020, DHDS Tolak Hasil Pleno KPU dan Ajukan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi

Kepala Biro Humas dan Protokol MK Heru Setiawan menerangkan, jika untuk sidang perdana dimulai pada 26 Januari 2021 dan pihak- pihak yang berkepentingan baik berperkara atau pihak terkait bisa mengakses jadwal yang ada, karena bisa diakses disitus MK.

"Untuk linknya bisa diakses di https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2020&id=4, dan di link ini ada tahapannya sudah komplit termasuk putusan akhir," pungkasnya singkat.

MK sendiri telah mengeluarkan Peraturan MK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Regulasi tersebut secara jelas mengatur jadwal persidangan hingga putusan.

Sidang Sengketa Pilkada OKU Selatan, Penggugat Minta Pemungutan Ulang di 893 TPS

Pengucapan putusan sela atau ketetapan sidang untuk melanjutkan perkara dilanjutkan berlangsung pada 15-16 Februari 2021. Jika dinyatakan lolos oleh hakim, sidang lanjutan berjalan dari 19 Februari hingga 18 Maret 2021

Pada tahapan ini, persidangan memiliki agenda mendengarkan keterangan saksi ahli serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan. Putusan akhir ketetapan perkara PHPU dibacakan pada 19-24 Maret 2021.

Proses sengketa PHPU dilanjutkan dengan penyerahan salinan putusan ketetapan kepada pemohon, termohon, pihak terkait, dan Bawaslu. Salinan putusan juga diserahkan kepada pemerintah dan DPRD daerah penyelenggara di waktu yang sama.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved