Breaking News:

Sidang Sengketa Pilkada OKU Selatan, Penggugat Minta Pemungutan Ulang di 893 TPS

Meski hanya ada calon tunggal di Pilkada OKU Selatan, namun gugatan tetap ada. Gugatan pun mulai disidangkan di Mahkamah Konstitusi.

Editor: Prawira Maulana
TRIBUNSUMSEL.COM/ARIEF
4 pilkada 2020 di sumsel berlanjut ke sidang di Mahkamah Konstitusi (MK).Pilkada Muratara, Pilkada PALI, Pilkada OKU, Pilkada OKU Selatan. Ini Jadwal dan Tahapannya 

TRIBUNSUMSEL.COM, MUARADUA - Meski hanya ada calon tunggal di Pilkada OKU Selatan, namun gugatan tetap ada. Gugatan pun mulai disidangkan di Mahkamah Konstitusi.

Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada Kabupaten OKU Selatan yang digelar di Mahkammah Konstitusi (MK) Lantai IV Gedung 1 Mahkamah Kontitusi Jalan Medan Merdeka Barat nomor 6-7 Jakarta, Jumat (29/1) pukul 14.00 WIB.

Sidang sengketa Pilkada dengan perkara Nomor 33/PHP.BUP-XIX/2021, dengan agenda pemeriksaan pendahuluan, dipimpin langsung Hakim Konstitusi Prof Dr Arief Hidayat SH MS, Prof Dr Saldi Isra SH MPA, Dr Manahan MP Sitompul SH M.Hum dengan Panitera Muhidin SH M.Hum  ini dilakukan secara daring di Panel 3 dan luring.

Pemohon dari pemantau pemilu Lembaga Barisan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan (BP2SS) Fadrianto TH, SH didiamping prinsipal Yasir Hidayat.

Kemudian termohon dihadiri langsung oleh Ketua KPU OKU Selatan Ade Putera Marthabaya SH didamping kuasa hukum Sufhuan Yusfiansyah, SH. Serta perwakilan kuasa hukum paslon Popo Ali Martopo B, Commerce -Sholehien Abuasir SP, MSi. yang dihadiri kuasa hukuk Junaidi Albab Setiawan SH.

Pemohon menyampaikan lima poin dalil dalam gugatan diantaranya tentang sistem perekapan atau rekapitulasi yang tidak transparan, banyaknya  pemilih yang tidak dapat menunaikan hak pilihnya,
karena daftar pemilih tetap (DPT) hingga terjadj pengurangan lebih kurang 9 ribu pemilih dari data Pileg 2019 dan Pilkada 2020.

Selanjutnya, tentang pemilih yang terdaftar dalam DPT telah meninggal, pindah alamat maupun alih status terdaftar dalam DPT, tentang pelaksanaan mekanisme rekapitulasi ditingkat TPS hingga Kabupaten/Kota tidak transparan dalam menghadirkan saksi-saksi.

Terakhir, berdasarkan penggugat memerintahkn kepada termohon untuk melaksanakan pemilihan ulang dikeseluruhan TPS sebanyak 893 TPS di Kabupaten OKU Selatan, perihal poin kelima diaggap Hakim sebagai petitum.

Sementara itu berdasarkan kelima dalil tersebut, Kuasa hukum Fadrianto TH, SH menyampaikan empat permohonan (petitum) kepada hakim. diantaranya, menyampaikan permohanan pemohon secara keseluruhan, membatalkan keputusan KPU OKU Selatan Nomor 706/PL.03.6-Kpt/1609/KPU-Kab/XII/2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten OKU Selatan tahun 2020 pada 16 Desember lalu.

Selanjutnya, memerintahkan pada KPU OKU Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang diseluruh TPS yaitu 893 TPS seluruh wilayah Kabupaten OKU Selatan dan terkahir memerintahkan kepada KPU OKU Selatan melaksanakan putusan ini.

Terpisah Ketua KPU Kabupaten OKU Selatan Ade Putra Marthabaya SH dikonfirmasi mengatakan akan menyampaikan jawaban atas gugatan penggugat pada 9 Februari mendatang. 
Selaku termohon, Ade mengatakan siap menyampaikan bantahan terkait dalil dan petitum yang dibacakan pihak penggugat.

"Kita sudah dengar langsung dalil dan petitum gugatan dari penggugat di sidang tadi. Artinyo kami harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk membantah dalil-dalil yg disampaikn penggugat, Insya Allah kami dari KPU OKUS siap denga itu,"pungkasnya.(cr28).

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved