Breaking News:

Pilkada PALI 2020

Pilkada PALI 2020, DHDS Tolak Hasil Pleno KPU dan Ajukan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi

"Melalui saksi kami, kami menolak hasil rapat pleno hari ini, kami akan ajukan keberatan ke MK" Devi Harianto Cabup PALI nomor urut 1 DHDS

SRIPOKU/REIGAN
Paslon 1 DHDS, Devi Harianto (Batik Biru) didampingi Darmadi Suhaimi (kiri) saat menolak hasil pleno KPU PALI dihadapan masa pendukung. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALI -- Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) nomor urut 1 Devi Harianto - Darmadi Suhaimi (DHDS) menolak menandatangi hasil rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten yang dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) PALI. 

Hasil rapat pleno KPU PALI disaksikan dari dua pihak Paslon Pilkada PALI menyatakan bahwa Paslon 1 DHDS memperoleh 51205 Suara, sementara Paslon 2 HERO dengan raihan 51836 Suara. 

"Melalui saksi kami, kami menolak hasil rapat pleno hari ini, karena apa yang kami perlukan, seperti data-data yang dibutuhkan tidak di kasih oleh komisioner KPU." ungkap Devi Harianto Cabup PALI nomor urut 1 DHDS, Selasa (15/12/2020). 

Devi Harianto didampingi Cawabup PALI, Darmadi Suhaimi menuturkan, bahwa adapun poin-poin yang tidak disepakati, seperti data pemilih, baik dari yang pakai KTP dan melalui undangan khususnya di Kecamatan Talang Ubi tidak diberikan oleh Komisioner KPU PALI. 

"Kalau terindikasi (kecurangan), maka akan dibuktikan, lantaran akan ada upaya lanjutan lagi. Sesuai aturan dipastikan ke MK, jadi kami menolak hasil hari ini. Kemudian mengajukan keberatan ke MK," jelas Devi. 

Ia mengklaim telah banyak temuan khususnya dalam hal ini pemerintah dalam menerbitkan KTP Elektronik. 

"Sudah kami temukan, hari ini ada yang buat KTP dan itu sah-sah saja secara undang-undang, tapi mereka tidak ada rumah dan alamat di PALI." katanya. 

"Hasil rapat pleno hari ini tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Perjuangan kita belum selesai." tambah Devi dihadapan asa penduduknya yang madati kawasan Kantor KPU PALI. 

Sementara, Kuasa Hukum Paslon 2 HERO, Dhabi K Gumaira mengatakan, bahwa rekapitulasi tingkat 5 PPK tervalidasi tingkat kabupaten, sehingga tidak ada selisih suara di KPU PALI. 

Menurutnya, terkait Paslon 1 tidak menerima hasil pleno, itu sah-sah saja. Karena dokumen dari tingkat tps hingga kabupaten, saksi berhak menolak. 

Halaman
12
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved