PKS Dukung Pilkada Dilaksanakan 2022 dan 2023, Nasdem dan Golkar Berubah Sikap

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA-Sikap sejumlah partai politik berubah soal polemik UU Pemilu perlu direvisi atau tidak.

Nasdem dan Golkar yang sebelumnya mendukung UU Pemilu direvisi, berubah sikap menjadi tidak direvisi.

PDI Perjuangan tetap dengan komitmen awal mendukung UU Pemilu tidak perlu direvisi.

Sementara PKS juga demikian, tetap dengan pendiriannya mendukung revisi UU Pemilu.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera memastikan, Fraksi PKS tetap mendukung revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Hal itu disampaikan Mardani menanggapi perubahan sikap Partai Nasdem dan Partai Golkar yang kini mendukung agar UU Pemilu tidak direvisi.

"PKS masih istiqomah mendukung revisi RUU Pemilu. Karena banyak mudharat jika semua disatukan di 2024," kata anggota Komisi II DPR ini saat dihubungi, Senin (8/2/2021).

Mardani mengatakan, setiap partai punya kebebasan untuk menentukan sikap.

Namun, ia heran karena sikap itu baru diambil saat proses revisi UU Pemilu sudah setengah jalan.

"Di Panja Komisi II, ada notulennya, kecuali PDI-P memberi catatan semua partai setuju untuk melanjutkan pembahsan perubahan RUU Pemilu ini," ujar Mardani.

Mardani pun membeberkan sejumlah alasan PKS mengapa ingin pilkada digelar pada 2022 dan 2023, bukan 2024.

Jika pilkada dan pemilu sama-sama digelar pada 2024, ia menyebut ada potensi menimbulkan korban jiwa yang lebih besar dibanding pemilu serentak tahun 2019.

Lalu, informasi terkait kapasitas dan kapabilitas para calon kepala daerah juga diyakini akan lebih memadai bila penyelenggaraan pemilu dan pilkada dipisah waktunya.

Ia pun meyakini efisiensi anggaran yang menjadi salah satu tuuan penyelenggaraan pemilu serentak tidak akan tercapai.

• Djarot Sebut Isu Kudeta yang Buat Popularitas Demokrat dan AHY Melejit Terinspirasi Dari Drakor

"Kian menjauhkan partai dari konstituennya jika cuma sekali dlm lima tahun ada interaksi melalui pemilihan dalam satu tahun. Plus keberadaan ratusan plt (pelaksana tugas) yang berbahaya bagi pelayanan publik," kata dia menambahkan.