Sekjen PDIP Hasto : Ribka Beri Penegasan Negara Tidak Boleh Berbisnis dengan Rakyatnya

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Pernyataan anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning yang menolak divaksin Covid-19 menjadi viral di media sosial.

Mengenai pernyataan itu, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto angkat bicara.

Menurutnya, Ribka Tjiptaning telah memberi penegasan agar negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya.

PDI Perjuangan katanya, sejak awal memberikan dukungan atas program pemberian vaksin pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin.

Kesehatan rakyat diterangkan Hasto, merupakan salah satu fungsi dasar negara terhadap rakyatnya.

PDI Perjuangan memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Jokowi, dan sejak awal kami mengusulkan agar vaksin dapat diberikan secara gratis kepada rakyat.

"Apa yang dilakukan Pemerintah, termasuk vaksin perdana hari ini merupakan bentuk kebijakan mengedepankan keselamatan rakyat, keselamatan bangsa dan negara sebagai skala prioritas tertinggi," katanya dalam rilis, Rabu (13/1/2021).

Baca juga: Ini Alasan Politisi PDIP Ribka Tjiptaning Tolak Divaksin Covid-19, Rela Jual Mobil Bayar Denda

Soal pernyataan Ribka Ciptaning, Hasto menilai pernyataan itu sebagai satu kesatuan pesan yang mengingatkan garis kebijakan politik kesehatan yang seharusnya kedepankan kepentingan dan keselamatan masyarakat.

“Mbak Ribka Ciptaning menegaskan agar negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Jangan sampai pelayanan kepada rakyat, seperti yang nampak dari pelayanan PCR, di dalam praktek dibeda-bedakan. Bagi yang bersedia membayar tinggi, hasil PCR cepat sedangkan bagi rakyat kecil seringkali harus menunggu 3 hingga 10 hari, hasil PCR baru keluar."

"Komersialisasi pelayanan inilah yang dikritik oleh Ribka Ciptaning. Sebab pelayanan kesehatan untuk semua, dan harus kedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan," tegasnya.

Kemudian, PDI Perjuangan sebagai partai yang mengedepankan prinsip kolektivitas-gotong royong, dan seluruh tiga pilar partai wajib menjalankan seluruh fungsi politik Partai berdasarkan pada AD ART, sikap politik, dan Program Perjuangan Partai, termasuk posisi politik sebagai pengusung utama pemerintahan saat ini.

“Vaksin untuk rakyat sangat penting. Ini sikap Partai. Dalam keputusan Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan tersebut sikap fraksi PDI Perjuangan DPR RI juga mendukung. Kritik agar pelayanan publik tidak dikomersialisasikan adalah bagian dari fungsi DPR di bidang pengawasan," tuturnya.

Ditambahkan Hasto, mengingat pemberian vaksin ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, dan juga muncul pro kontra, maka sebaiknya komunikasi dan sosialisasi tentang vaksin tersebut harus dilakukan dengan masif, guna mencegah berbagai bentuk penyesatan informasi.

“Penjelasan secara komprehensif tentang vaksin sangatlah penting. PDI Perjuangan akan membantu melakukan komunikasi dan sosialisasi ke rakyat terhadap pentingnya vaksin," tuturnya.

Sementara ketua fraksi PDI Perjuangan di DPRD Sumsel Susanto Ajis menyatakan, apa yang disampaikan Sekjen PDI Perjuangan sudah sangat tepat.

PDIP berharap praktek dilapangan tidak ada kesalahan, karena ini harus ada sosialisasi sehingga informasi yang diterima masyarakat tidak simpang siur

"Kenapa informasi itu harus tepat, kalau tidak tepat, bisa menimbulkan keraguan bagi masyarakat, dan menimbulkan dampak psikologis masyarakat yang hendak melakukan atau menjadi objek vaksinasi covid-19. Sehingga harus ada komunikasi," ucapnya.

Selain itu ketua Komisi V yang membidangan soal kesehatan, pendidikan dan Kesra ini, sepakat vaksin tersebut harus diberikan secara gratis, tetapi gratis tidak mengurangi kualitas, khususnya bagi masyarakat miskin.

"Jadi, siapapun itu orangnya pelayananannya harus sama. Yang tidak kalah pentingnya untuk tidak ada komersilisasi, artinya vaksin itu bentuk hadirnya pemerintah ditengah kesulitan dan kecemasan masyarakat Indonesia yang sedang mengalami pandemi Covid-19;" ungkapnya, seraya Jadi ia mempertegas pernyataan Sekjen itu sebagai pengurus partai, DPRD dan fraksi PDIP Sumsel.

Dilanjutkan Susanto, penting juga soal objek vaksinisasi itu harus jelas, yang tidak terlepas dari data.

Sebab, apabila ini tidak diawasi secara berjenjang dari tingkatan atas hingga bawah, akan ada kekhawatiran saat praktek di lapangan, dimana pemerintah pusat dengan tangannya (kekuasaan) mengawasi, pemerintah provinsi dan pemkab/ Pemkot dengan instrumennya mengawasi, sehingga dengan target vaksinaisasi menyeluruh tercapai.

"Seluruh instrumenya yang ada, wajib mengawasi soal ini termasuk DPRD Sumsel, jadi bukan hanya pelayanan tapi komunikasi dengan masyarakat juga dilakukan, sebab ini tidak boleh dikomersilkan," pungkasnya.