Pejabat Lahat Terpapar Covid-19 Pasca Outbond, Fraksi PDIP DPRD Sumsel: Harusnya Pejabat Jadi Contoh

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG,--Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Sumsel, menyoroti jumlah kasus penambahan pasien Covid-19 di Provinsi Sumsel, yang hingga saat ini belum ada tanda- tanda penurunan signifikan. 

Termasuk kabar terbaru, adanya penularan atau terpapar Covid-19 dikalangan pejabat Pemerintah kabupaten Lahat, setelah sebelumnya melakukan kegiatan outbond di kota Bogor Jawa Barat baru- baru ini, dan salah satunya Kepala Badan meninggal diduga karena virus Corona.

Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumsel Susanto Ajis, Indonesia khususnya di Sumsel membutuhkan langkah nyata, cepat, taktis.

Serta contoh tauladan dari kepala daerah, akan kepatuhan protokol kesehatan (Prokes) dan tidak melakukan kerumunan selama masa pandemi Covid-19.

"Informasi yang saya dapatkan dari media dan pengurus partai disana, saat ini terdapat puluhan pejabat dilingkungan Pemkab Lahat terpapar Covid-19, setelah melakukan kegiatan outbond ke Bogor sebelumnya.

Malahan, Kabannya meninggal (Kepala Litbang) diduga terpapar (positif), dan ada yang dirawat di rumah sakit (Sekda) hingga Sekwan mengisolasi mandiri," kata Susanto, Sabtu (19/12/2020).

Adanya kejadian itu, ia menilai akan menjadi klaster baru penularan Covid-19 di provinsi Sumsel.

Padahal kegiatan yang dilakukan (outbond) di Bogor, seharusnya bisa ditunda atau ditiadakan dahulu dikondisi saat ini.

"Kita sangat menyesalkan dan prihatin ini terjadi, karena sebelumnya beberapa hari lalu ada kegiatan outbond kalangan OPD ditengah pandemi saat ini, karena ini jadi klaster baru. Harusnya ada kesadaran diri, apalagi seorang pejabat di pemerintahan daerah yang harusnya jadi contoh," tandasnya.

Ditambahkan ketua Komisi V DPRD Sumsel yang membidangi Kesehatan dan Kesra ini, adanya kejadian ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain, untuk tidak melakukan kegiatan yang mengumpulkan orang banyak atau kerumunan dahulu, apalagi kegiatan yang tidak penting.

"Kita menghimbau ke masyarakat khususnya jajaran penyelenggara pemerintah daerah, untuk tidak melakukan kerumunan orang banyak ditengah pandemi.

Artinya dihindarilah untuk jadi klaster baru, karena apa yang dilakukan selama ini termaauk provinsi Sumsel untuk menekan penyebaran sedikit terhambat.

Ini sangat ironis ditengah upaya pemerintah pusat dan pemprov dalam menangani dan menekan jumlah penyebaran covid-19, tapi orang yang patut jadi contoh (pejabat daerah) tidak pada tempatnya," tandasnya.

Dilanjutkan Wakil ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel ini, harus ada percepatan langkah termasuk kesadaran dari seorang pejabat.

Mengingat pemerintah pusat juga sudah mewajibkan rapid test antigen bagi masyarakat yang melintas antar daerah saat ini.