Fadli Zon Sebut Pemerintah Diskriminatif Terhadap FPI 'FPI dan Habib Rizieq Bukan Teroris'

Fadli Zon Sebut Pemerintah Diskriminatif Terhadap FPI, Anggap FPI dan Habib Rizieq Bukan Teroris

Editor: Slamet Teguh
Capture YouTube Najwa Shihab
Anggota DPR Fraksi Gerindra Fadli Zon meminta jangan menjadikan Covid-19 sebagai kambing hitam, dalam acara Mata Najwa, Rabu (24/6/2020). 

TRIBUNSUMSEL.COM - Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon menilai pemerintah berlaku diskriminatif terhadap Front Pembela Islam (FPI).

Fadli Zon menyebut FPI mendukung Pancasila dan NKRI, bukanlah organisasi teroris.

"FPI itu bukan organisasi teroris, dan Habib Rizieq Shihab juga bukan gembong teroris."

"Habib Rizieq adalah ulama terkemuka, terhormat dan selalu mendukung Pancasila dan NKRI," ungkap Fadli Zon melalui cuitan Twitter, Kamis (10/12/2020).

Fadli Zon menyebut FPI adalah organisasi kemanusiaan dan dakwah yang seharusnya dijadikan mitra oleh pemerintah.

"Bukannya justru dikejar-kejar dan anggotanya diperlakukan seperti teroris."

"Pemerintah telah berlaku diskriminatif terhadap ormas FPI yang dianggap masyarakat justru banyak membantu mereka di garda depan dalam penanggulangan bencana kemanusiaan, bencana alam dan dakwah," ungkapnya.

Fadli Zon juga mengomentari tentang bentrok polisi dengan FPI di Karawang yang menyebabkan enam orang tewas.

"Saya meyakini bahwa para pendukung Habib Rizieq Shihab tidak dibekali senjata."

"Sehingga, aksi penembakan terhadap 6 orang warga sipil anggota FPI hingga tewas dengan alasan mereka membahayakan nyawa aparat sama sekali sukar diterima," katanya.

Fadli Zon menilai polisi telah melakukan tindakan abuse of power.

"Kapolda Metro Jaya harus dimintai pertanggungjawabannya."

"Kasus yang terjadi di Karawang kemarin harus menjadi concern semua orang. Ini bukan lagi soal FPI dan Habib Rizieq, tapi sudah menjadi pelanggaran serius terhadap warga sipil dan kemanusiaan."

Fadli Zon menilai jika tak direspons secara tepat dan proporsional, pemerintah dapat dianggap sedang menjalankan kebijakan Islamofobia dan memupuk otorianisme baru.

"Semakin jauh kita dari demokrasi dan kini pelanggaran HAM dianggap angin lalu," ungkapnya.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved