Berita Prabumulih

Kejari Prabumulih Geledah dan Sita Barang Bukti Dugaan Korupsi di Bank Cabang Prabumulih

Penggeledahan di salah satu bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut secara langsung dipimpin Kepala Seksi (Kasi) Pidsus Kejari Prabumulih, Wan S

Penulis: Edison | Editor: Weni Wahyuny
TRIBUNSUMSEL.COM/EDISON
Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Prabumulih menggeledah dan menyita Barang Bukti (BB) atas dugaan adanya penyalahgunaan dalam pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi Withdrawall Approval (KMKWA) yang diberikan Bank cabang Prabumulih. 

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Penanganan kasus tindak pidana korupsi dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Prabumulih memasuki babak baru.

Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Prabumulih menggeledah dan menyita Barang Bukti (BB) atas dugaan adanya penyalahgunaan dalam pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi Withdrawall Approval (KMKWA) yang diberikan salah satu bank cabang Prabumulih.

Penggeledahan di salah satu bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut secara langsung dipimpin Kepala Seksi (Kasi) Pidsus Kejari Prabumulih, Wan Susilo SH dan jajaran dimulai sejak pukul 11.00 dan hingga sore.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Topik Gunawan SH MH melalui Kasi Pidsus Wan Susilo SH mengungkapkan penggeledahan dilakukan terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi dugaan adanya penyalahgunaan dalam pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja Konstruksi Withdrawall Approval (KMKWA).

"Kredit itu diberikan oleh Bank Cabang Prabumulih kepada salah satu nasabah atau debitur PT KDI pada tahun 2017-2019. Total nilai pinjaman kredit sebesar 5,8 miliar rupiah dan gagal bayar," ungkap Wan Susilo kepada wartawan, Senin (23/11/2020).

Wan Susilo mengatakan  penggeledehan dan penyitaan dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti berupa dokumen terkait kasus ditangani sehingga membuat terang kasus tersebut.

"Rencananya penggeledahan akan dilakukan di beberapa tempat yang diduga memiliki kaitan dengan perkara ini. Selain itu tim penyidik akan terus memeriksa secara intensif pihak terkait baik yang ada di wilayah Prabumulih maupun yang berada diluar di kota atau provinsi lain, mengingat sudah banyak yang pindah tugas," jelasnya seraya menuturkan hingga saat ini proses penyidikan perkara masih terus berjalan.

Lebih lanjut Wan menjelaskan, dari hasil pemeriksaan saksi-saksi serta analisis data dokumen terkait ditemukan adanya fakta - fakta unsur perbuatan melawan hukum yang mengarah pada tindak pidana korupsi.

"Diantaranya terdapat pelanggaran prosedur dalam proses pengajuan dan pencairan kredit yang tidak sesuai ketentuan pedoman pelaksanaan kredit (PPK) sehingga mengakibatkan kredit dari debitur hingga saat ini tidak dapat dilunasi menunggak," jelasnya.

Wan menegaskan, berdasarkan estimasi penyidik kerugian negara dalam perkara tersebut diperkirakan kurang lebih miliaran rupiah.

"Namun untuk memastikan nilai kerugian keuangan negara, tim kita masih berkoordinasi dan menunggu hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dari ahli BPKP perwakilan Provinsi Sumsel," tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejak pertengahan 2020 Kejaksaan Negeri Prabumulih melakukan penanganan kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 1,3 hingga 2 miliar.

Kasus saat ini masuk dalam ranah penyidikan dan dalam waktu dekat jaksa akan mengeluarkan surat penyidikan (sprindik) untuk menangani kasus dugaan korupsi tersebut. (eds)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved