Wasekjen Partai Demokrat Sebut 3 Kegagalan Pemerintahan Jokowi, Diminta Tingkatkan 5 Program

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Setahun masa pemerintahan Jokowi-Maruf Amin, sejumlah kritikan datang dari toko politik di Indonesia.

Salah satunya diungkapkan oleh  wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Irwan.

Irwan mencatat ada tiga kegagalan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam satu tahun ini.

Pertama, kata Irwan, kegagalan Jokowi dalam penanganan pandemi Covid-19 yang mulai merebak di Indonesia pada Maret 2020 hingga saat ini.

"Pemerintah terbukti lamban dalam mengambil kebijakan yang tepat," ujar Irwan kepada wartawan, Selasa (20/10/2020).

Menurutnya, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dipilih pemerintah dibanding lockdown, tidak terbukti ampuh menekan penyebaran virus Covid-19.

"Sudah lambat pembatasan itu, tetapi justru pemerintah dengan sangat cepat mencabut PSBB dan menerapkan new normal ketika kasus terus meningkat," ujar Anggota Komisi V DPR itu.

Kedua, kata Irwan, pemerintahan Jokowi gagal dalam program pemulihan ekonomi nasional. Bahkan, Indonesia masuk ke dalam jurang resesi pada kuartal III 2020.

"Realisasi pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) pada kuartal II tahun ini minus 5,32 persen. Sementara kuartal III dipastikan minus dengan proyeksi antara minu 2,9 persen sampai minus 1 persen. Itu juga sudah dikonfirmasi oleh Menteri Keuangan," paparnya.

Sedangkan kegagalan ketiga, kata Irwan, yaitu pemerintah tidak bisa menumbuhkan nilai-nilai demokrasi bangsa.

"Banyak kebijakan serta tindakan pemerintah yang represif, dan membungkam ruang tumbuh demokrasi di bawah kepemimpinannya," papar Irwan.

"Terutama terkait pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan juga penanganan demonstrasi rakyat oleh aparat," sambung Irwan.

Tingkatkan Lima Program Prioritas

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mendorong pemerintah untuk meningkatkan lima program prioritas Jokowi-Ma'ruf disamping menangani pandemi Covid-19.

"Mendorong agar seiring dengan upaya menangani pandemi covid-19, pemerintah juga tetap dapat meningkatkan pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi melalui reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi," ujar Bamsoet, melalui keterangannya, Selasa (20/10/2020).