Gatot Nurmantyo Sindir Utang dan Kemiskinan di Satu Tahun Pemerintahan Jokowi - Maruf Amin

TRIBUNSUMSEL.COM - Hadir dalam acara Indonesia Lawyer Club (ILC), Selasa (20/10/2020), Mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo memberikan evaluasi dengan menggunakan data terkait kinerja satu tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Setahun pemerintahan Jokowi tentunya kami harus menyampaikan dengan jernih bahwa kelebihan pemerintahan saat ini adalah optimis meskipun hal itu perlu perhitungan yang lebih matang," ujar Deklarator dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) tersebut.

Pihaknya mengatakan sebuah fakta bahwa negara Indonesia sedang mengalami kondisi luar biasa lantaran adanya pandemi virus corona (covid-19).

Baca juga: Sederet Fakta Kerabat Jokowi Tewas di Dalam Mobil, Telentang di Jok Belakang, Tangan Diselotip

Baca juga: Menegangkan, Mahfud MD Skak Mat Pengkritik Jokowi-Maruf Amin di ILC, Ada Rizal Ramli hingga Gatot

Baca juga: SEMALAM ILC Tayang Lagi, Pertanyaan Sujiwo Tejo Buat Karni Ilyas Bungkam : Kan Sudah Saya Jelaskan

Gatot mengatakan adanya hal itu, membuat suatu permasalahan kompleks.

Oleh karenanya pihaknya melakukan analisa data komprehensif guna melakukan kontruksi untuk menyelamatkan Indonesia.

Satu di antaranya terkait data pertumbuhan ekonomi, dari 2014 flat, dan 2019 hingga 2020 itu mengalami penurunan, terlebih lagi dengan adanya Pandemi Covid-19.

"Dan saya perkirakan di tahun 2021 akan lebih turun lagi, maka benar-benar harus mempunyai kiat untuk menanganinya dengan sungguh-sungguh karena ini mencemaskan," lanjutnya lagi.

Selanjutnya tentang kemiskinan, di mana pihaknya mengatakan sejak tahun 1996 mengalami penurunan, namun dua tahun terakhir bahkan sebelum pandemi covid-19 kemiskinan meningkat.

Dan dirinya memperkirakan kemungkinan terburuk bahwa tingkat kemiskinan akan semakin meningkat dengan adanya Covid-19.

Sesuai data yang dibacakannya, jumlah orang miskin di Indonesia pada 2019 sebelum wabah, mencapai 91,90 juta orang.

Baca juga: Besok Menikah, Calon Pengantin Pria Kabur, Fakta Menyedihkan Terungkap Saat Pacar Datang ke Rumah

"Selanjutnya masalah fiskal, analisa kami terhadap APBN terkait defisit anggaran sejak tahun 2015 sebenarnya sudah terjadi defisit yang sangat besar saya mengetahui sendiri."

Selain itu Gatot juga membahas soal utang, di mana sejak tahun 2015 ada peningkatan utang hingga hingga 2 kali lipat dari akumulasi seluruh presiden yang ada dari sejak Bung Karno sampai dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Totalnya ada Rp 2.400 Triliun, sedangkan sekarang sudah mencapai hampir Rp 6.000 Triliun. 

"Utang sudah 4 kali lebih jumlahnya dari pendapatan negara ini, dan ini benar-benar memerlukan perhatian yang sangat serius, karena dibalik utang yang sangat tinggi ternyata cadangan devisa tidak meningkat jadi kurs rupiah akan tertekan," ujarnya.

Sementara itu diberitakan Tribunnews.com sebelumnya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ormas Projo juga turut serta memberikan suaranya untuk satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Projo melihat kinerja Kabinet tidak maksimal, kurang greget," kata Sekretaris Jenderal Projo Handoko, Selasa (20/10/2020).

Setahun pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo dihadapkan pada ujian berat. 

Kondisi ini seharusnya dimaknai sebagai peluang bagi Kabinet untuk menunjukkan militansi dengan gebrakan yang extraordinary untuk mengatasi keadaan.

Projo mengingatkan bahwa hasil survei terbaru tentang kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah kurang menggembirakan.

Presiden Joko Widodo bahkan pernah menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja kabinet dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Projo menilai kerja-kerja extraordinary jajaran kabinet seperti harapan Presiden Joko Widodo belum sepenuhnya dilakukan.

"Presiden belum merevisi penilaiannya bahwa kinerja sejumlah menteri pada masa pandemi ini tidak extraordinary," kata Handoko.

Projo sebagai ormas pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo mengharapkan ketegasan, kecepatan kerja, serta ketepatan komunikasi publik dari para anggota Kabinet Indonesia Maju.

Untuk itu para menteri diminta fokus bekerja untuk kepentingan masyarakat supaya segera bebas dari kungkungan pandemi Covid-19 dan bangkit dari resesi.

"Jangan ada kepentingan selain kepentingan seluruh bangsa dan rakyat. Jangan khianati kepercayaan Rakyat kepada Jokowi," ujarnya. 

Kata Mahfud MD

Suasana tegang terjadi saat Menko Polhukam Mahfud MD menjawab secara lugas kritikan narasumber ILC TV One tentang kekurangan pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

Di depan dua mantan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo dan Moeldoko, Mahfud MD menyinggung mereka satu per satu. 

(Menko Polhukam Mahfud MD menjawab secara lugas kritikan kepada Pemerintah di ILC, Selasa (20/10/20)./YouTube Indonesia Lawyers Club tvOne)

Dapat kesempatan sebagai narasumber pamungkas atau penutup di ILC TV One tadi malam,

Mahfud MD leluasa skak mat terhadap pengeritik yang muncul Ekonom Rizal Ramli dan Jenderal TNI Purn Gatot Nurmantyo melayangkan sejumlah kritikan.

Dan dijawab Mahfud MD di sesi closing statement.

Serunya ILC Menko Jokowi Mahfud MD Seforum Jenderal Gatot, Moeldoko, Rizal Ramli Siapa Dibungkam?

"Tingkat kepuasan masyarakat di bawah 50 persen itu wajar.

"Tapi perlu dicatat Kepuasan dan kepercayaan itu beda," kata Mahfud dikutip tribun-timur.com dari akun resmi Indonesia Laywers Clubs

Berdasarkan tingkat kepercayaan, hampir 70 persen masyarakat masih percaya kepada Jokowi-Maruf Amin.

"Hasil survei tingkat kerpercayaan masyarakat yang baru saja sebelum saya berangkat ke sini (ILC TV One) itu 68 persen," kata Mahfud mementahkan semua kritikan ke Jokowi.

Namun Mahfud  jujur mengakui masih banyak hal yang kurang dan perlu dibenahi.

Namun lebih banyak bukan urusan pemeritah (eksekutif) lagi.

"Misal urusan hukum banyak keluhan kan misalnya di Mahkamah Agung.

"Terlalu banyak memberi korting kepada koruptor. Itu kan bukan urusan pemerintah lagi.

"Pemerintah tidak boleh campur di situ. Hampir semua koruptor yang minta PK diturunkan semua hukumannya. Itu terserah MA. Yrusan MA saja," lanjut Mahfud.

"KPK juga berjalan lambat, itu bukan urusan pemerintah lagi," lanjutnya.

(Menko Polhukam Mahfud MD menjawab secara lugas kritikan kepada Pemerintah di ILC, Selasa (20/10/20)./YouTube Indonesia Lawyers Club tvOne)

Namun sejumlah kegiatan pemerintahan dalam delapan bulan terakhir mendapat respon baik dari masyarakat.

"Hal-hal baru yang dicapai dalam 8 bulan terakhir itu, misalnya kita menangkap Paulina sudah 17 tahun lari,

menangkap Joko Chandra yang katanya dibiarkan lepas kita tangkap, jenderal polisi 2 jadi tersangka,

Pinangki tersangka. Bahwa ada kekuran-keraungan tapi itu juga ditempuh atau dilakukan pemerintahan dalam delapan bulan terakhir,"tambahnya.

Simak video selengkapnya:

(Tribunnews.com/Garudea Prabawati/Lusius Genik Ndau Lendong)

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul 1 Tahun Pemerintahan Jokowi, Projo Sebut Kinerja Kabinet Tidak Maksimal