Jenderal Purn Gatot Nurmantyo Puji UU Cipta Kerja, Mantan Panglima TNI : Saya Keluar dari KAMI Jika

TRIBUNSUMSEL.COM -- Baru saja pernyataannya yang berisi pujian terhadap UU Cipta Kerja mengejutkan sebagian kalangan anti Omnibus Law, Jenderal Gatot Nurmantyo membuat pernyataan baru: 'Saya akan keluar dari KAMI kalau jadi partai politik."

Mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo mengaku akan keluar dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) jika menjadi partai politik.

Gatot menerangkan KAMI dibentuk dengan tujuan gerakan moral masyarakat Indonesia.

Terutama untuk terwujudnya keadilan masyarakat Indonesia.

"Saya ulangi bahwa KAMI ini adalah kumpulan orang-orang yang berdasarkan moral.

Jadi kalau politik itu berjuang untuk berkuasa, kalau KAMI berjuang untuk sebuah nilai," ujar Gatot dalam wawancara bersama Karni Ilyas, Jumat (16/10/2020).

KAMI tidak akan menjadi partai politik. Sebab, ucap Gatot, akan mengkhianati masyarakat yang tergabung dalam KAMI.

Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo (KOMPAS.com/RODERICK ADRIAN MOZES)

Baca juga: ALASAN Gatot Nurmantyo Ucapkan Alhamdulillah Saat 8 Aktivis KAMI Ditangkap: Risiko Sudah Dihitung!

Baca juga: Kronologi Ricuh Kedatangan Gatot Nurmantyo di TMP Kalibata, Pendemo dan Peziarah Sempat Bentrok

"Kalau ini menjadi partai maka saya tegaskan di sini bahwa orang-orang KAMI, deklarator KAMI, presidium KAMI adalah mengkhianati kepercayaan rakyat," tuturnya.

Gatot memastikan Presidium KAMI, yakni dirinya dan Din Syamsuddin, akan keluar dari KAMI jika menjadi partai politik.

"Saya ulangi, kalau KAMI ini berubah menjadi partai, catat semua masyarakat, bahwa deklarator apalagi presidium KAMI adalah mengkhianati kepercayaan rakyat yang bergabung dengan KAMI," tutur Gatot.

"Dan yang pertama kali akan ke luar, saya akan keluar, Prof Din akan keluar, pasti itu. Karena tujuan KAMI bukan itu, hanya nilai-nilai saja," sambungnya.

Aparat kepolisian menembakkan gas air mata ke arah massa aksi saat demonstrasi di Gambir, Jakarta, Selasa (13/10/2020). Demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja berakhir ricuh. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/ IRWAN RISMAWAN)

Memuji UU Cipta Kerja

Sebelumnya, Jenderal Gatot Nurmantyo membuat pernyataan mengejutkan kalangan aktivis KAMI karena tiba-tiba memuji isi UU Cipta Kerja yang menurutnya banyak positifnya.

"UU ini saya tahu tujuannya sangat mulia karena dengan demikian investasi akan datang, kemudian roda ekonomi berputar, ekspor banyak, pajak masuk banyak kembali lagi ke masyarakat sehingga sandang pangan papan bisa (terpenuhi)," kata Gatot saat diskusi di akun YouTube Refly Harun berjudul Curhat Gatot.

Gatot kilas balik Nurmantyo masa-masa dirinya masih menjabat sebagai Panglima TNI.

Kala itu, Presiden Joko Widodo sudah berusaha keras mencari cara mendongkrak volume investasi di Indonesia guna menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya.

Tapi, tutur Gatot, Jokowi melihat banyak kendalanya, khususnya aturan yang tumpang tindih.

Karena itu Omnibus Law atau UU Cipta Kerja dinilainya menjadi solusi yang pas untuk memberikan kepastian bagi para pengusaha atau calon investor baru.

Sementara saat wawancara dengan Karni Ilyas dari tvOne, Gatot Nurmantyo menyebut sah-sah saja bila dirinya berkeinginan jadi calon presiden di Pilpres 2024, karena itu hak tiap warga negara.

Gatot ditanya apakah berkeinginan menjadi calon presiden 2024 melalui Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

"Hal itu sah-sah saja kalau saya punya keinginan," ujar Gatot, Jumat (16/10/2020) malam.

Tapi, menurut Gatot, situasi Indonesia saat ini tengah fokus menghadapi pandemi Covid-19.

Maka tidak etis baginya jika sudah memikirkan akan maju calon presiden 2024, apalagi dengan menjadikan KAMI sebagai partai politik.

"Situasi bangsa seperti ini, menghadapi dua permasalahan yang sama-sama berat. Dan belum menemukan cara pasti untuk selamat dari dua ini, terus saya punya potensi, dan teman-teman punya preferensi, berfikir untuk 2024 saya katakan itu tidak etis," tutur Gatot.

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo (youtube ILC)

Gatot berpandangan biarlah KAMI berjalan sebagai gerakan moral masyarakat Indonesia dari berbagai elemen dan komponen bangsa yang tujuannya tidak lain untuk terwujudnya keadilan masyarakat Indonesia.

"Biarlah setelah ini berjalan, nanti kita berpikiran lagi. Tapi ini dulu yang kita presentasikan untuk bangsa dulu," tutur Gatot.

Manuver Jenderal Gatot

Dalam pemberitaan media, Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo diduga tengah melakukan manuver politik, menyusul pernyataannya terkait pergantian jabatannya sebagai Panglima TNI.

Lewat kanal YouTube Hersubeno Point, Gatot menyatakan bahwa pergantian jabatannya sebagai orang nomor satu di TNI itu berkaitan dengan instruksinya untuk memutar film G30S/PKI.

"Saat saya menjadi Panglima TNI, saya melihat itu semuanya maka saya perintahkan jajaran saya untuk menonton G30S/PKI. Pada saat itu saya punya sahabat dari salah satu partai saya sebut saja PDI menyampaikan, 'Pak Gatot, hentikan itu. Kalau tidak, Pak Gatot akan diganti'," kata Gatot dalam sebuah tayangan YouTube, Rabu (23/9/2020) lalu.

"Saya bilang, 'Terima kasih', tapi justru saya gas karena ini adalah benar-benar berbahaya, dan benar-benar saya diganti," kata Gatot.

Pernyataan Gatot pun disayangkan oleh politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. Sebagai mantan Panglima TNI, Gatot dinilai kurang elok melontarkan pernyataan tersebut.

Terlebih, inisiator gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu turut menyeret nama PDI Perjuangan. Sebab, menurut Masinton, seharusnya Gatot dapat mencari bukti apakah benar ada manuver PDI Perjuangan di dalam pemberhentiannya.

"Jangan berlakon sebagai playing victim kemudian tuding sana-sini. Sikap seperti itu sejatinya bukan sikap kesatria, itu mentalitas melo (melankolis)," kata Masinton seperti dilansir dari Kompas.TV, Kamis (24/9/2020).