Antisipasi Demo Menolak UU Omnibus Law, Petugas Tutup Sejumlah Akses ke DPRD Sumsel

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Diperkirakan  hari ini akan terjadi demo besar-besaran, sejumlah ruas jalan yang menghubungkan ke DPRD Provinsi Sumsel ditutup.

Dari pantauan di lapangan terlihat aparat kepolisian berjaga dengan pakaian lengkap dan menggunakan water canon.

Kasat Lantas Polrestabes Palembang Kompol Yakin Rusdi mengatakan hari ini Senin (12/10/2020) akan dilakukannya unjuk rasa di Pom 9 DPRD Palembang.

"Ada beberapa ruas jalan yang sudah ditutup yaitu simpang Universitas Tridinanti diarahakan ke SMA 3 Jalan Jendral Sudirman, yang kedua Simpang Bukit Samsat dari arah Padang Selasa diarahkan ke Pasar Kuba begitupun sebaliknya, kemudian dari Masjid Taqwa diarahkan belok kanan ataupun kiri, yang ketiga Simpang Angakatan 45 dari arah Simpang Polda dirahakan ke Macan Lindungan begitupun sebaliknya, dan Simpang Sumpah Pemuda diputarbalikan ke Angakatan 45, selanjutnya Simpang Charitas yang dari arah Polda melalui air mancur yang terahir Simpang PIM diarahkan dari arah IP dirahkan ke Simpang Kedaung atau Simpang 26 Ilir," ujarnya Senin (12/10/2020).

Sampai berita ini diturunkan sejumlah polisi bersiaga untuk menyambut para demonstran terkait Rancangan undang-undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Tidak hanya itu, sepanjang ruas jalan Jendral Sudirman mengalami kemacetan panjang terkait penutupan sejumlah jalan yang dilakukan pihak berwajib yang menghubungkan ke DPRD Provinsi Sumsel.

Mahasiswa di Pagaralam Geruduk Gedung Dewan

Meski beberapa hari lalu telah menggelar unjukrasa menolak Undang-undang Umnibus Law Cipta Kerja, Senin (12/10/2020), mahasiswa di Kota Pagaralam berencana kembali menggelar aksi serupa.

Bahkan aksi kali ini akan diikuti massa dengan jumlah yang lebih banyak.

Mereka mahasiswa Pagaralam yang tergabung dalam Aliansi Aktivis Pagaralam kembali akan menggelar aksi damai di Kantor DPRD Pagaralam.

Koordinator Aksi Damai, Akbar Zambrullah mengatakan, massa akan kembali menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Kota Pagaralam hari ini sebagai aksi menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law.

"Kami akan kembali menggelar aksi damai didepan kantor DPRD hari ini. Kami akan kembali menyuarakan penolakan terhadap Undang-undang Omnibus Law," ujarnya.

Dikatakan Akbar bahwa diaksi kedua ini dirinya mengklaim akan membawa massa lebih banyak dari aksi pertama. Bahkan bukan saja mahasiswa yang diajak melakukan aksi, namun semua elemen masyarakat juga diajak untuk ikut melakukan penolakan tersebut.

"Kami akan membawa massa lebih banyak dari aksi sebelumnya. Meskipun massa akan lebih banyak namun kami tidak akan berbuat anarkis, dan tidak akan ricuh. Kami membawa suara rakyat dengan kondusif dan terkaji," tegasnya.

Menanggapi akan adanya aksi damai kembali di Gedung DPRD Kota Pagaralam, Walikota Pagaralam Alpian Maskoni mengimbau kepada massa yang tergabung dalam Aliansi Aktivis Pagaralam untuk dapat menyampaikan aspirasi dengan damai dan kondusif.

"Saya mengimbau dan mengajak adek-adek mahasiswa dan aktivis yang tergabung dalam Aliansi Aktivis Pagaralam yang akan berdemo pada tanggal 12 Oktober 2020 untuk dapat berdemo dengan damai dan dapat menyampaikan aspirasi dengan bijak demi kemajuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Namun diharapkan dapat tetap menerapkan protokol kesehtan," imbaunya.