Terancam Didiskualifikasi di Pilkada Ogan Ilir, Ilyas Panji 2 Jam Beri Klarifikasi ke KPU

Menyikapi hal tersebut, ketua KPU Sumsel Kelly Mariana membenarkan adanya rekomendasi Bawaslu OI tersebut, dan saat ini KPU OI masih mengkajinya, karena hal itu merupakan kewenangan KPU OI untuk menindaklanjutinya.

"Nanti KPU OI yang memutuskan dan hingga saat ini belum diputuskan, karena dikasih waktu 7 hari setelah menerima rekomendai, dan mereka hanya konsultasi dan koordinasi ke KPU Sumsel," jelas Kelly

Diungkapkan Kelly, kalau sesuai undang- undang dan terbukti dengan bukti- bukti yang ada pelanggaran dibuat, hal itu bisa saja paslon digugurkan.

"Rekomendasi Bawaslu memang harus ditindaklanjuti, seperti kami dulu saat Pileg 2019 memang ditindaklanjuti tapi tidak melaksanakan rekomendasi sesuai permintaan Bawaslu. Tapi kami menindaklanjuti dengan konsultasi ke KPU RI, sudah itu dengan cara lain. Kenapa, dengan alasan tidak memungkinkan membuka kotak saat itu, dan aturan KPU membuka kotak itu satu tingkat dibawah seperti itu," capnya.

Untuk rekomendasi Bawaslu OI ini, KPU OI sendiri harus mencari alasan yang tepat kalau tidak mau melaksanakan rekomendasi Bawaslu itu.

"Ternyata juga Bawaslu OI ini sudah mengklarifikasi terlapor dan yang dilapor, sudah sampai 30 orang termasuk calon, dan mereka kekeh kalau ada pelanggaran. Sekarang KPU OI harus mengkaji dulu, menggali, memeriksa dan harus hati- hati menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti itu. Itu kewenangan KPU OI, kami hanya memberikan saran dan masukan tentang regulasi perundang- undangan yang ada," tandasnya.

Ketua KPU OI Massuryati membenarkan rekomendasi Bawaslu setempat sudah dipihaknya, dan pihaknya sedang mengkajinya.

"Memang ada rekomendasi dari Bawaslu OI, tapi kita lagi proses, dibahas dan dikaji serta didalami dahulu. Jadi belum bisa berkomentar banyak, termasuk kita terus berkonsultasi dengan KPU Sumsel dan KPU RI," ungkapnya.

Dilanjutkannya, KPU belum bisa memberikan gambaran kedepan, sebab yang mengetahui pasal- pasal yang dilanggar adalah Bawaslu OI.

"Kalau kami hanya mendindaklanjuti, dimana kami perlu membahas lagi, mengkaji, meneliti dan memperjelas lagi. Ada rangkaian konsultasi ke KPU provinsi termasuk KPU RI yang kami tempuh, sebelum kami memutuskan apa yang akan dilakukan sebagai tindaklanjut itu," bebernya.

Mengenai batas waktu yang diberikan 7 hari dari rekomendasi itu, ia pun mengungkapkan akan berkoordinasi dengan tingkatan diatasnya termasuk KPU RI yang membuat regulasi.

"Memang batas waktunya 7 hari sejak diterima rekomendasi ke kita pada 5 Oktober lalu. Tapi diaturan ada UU nomor 10 dikatakan 7 hari kalender, sedangkan berdasarkan PKPU no 25 dan 13 tahun 2014 hari kerja, maka kami mau berkonsultasi dulu, karena yang buat regulasi ada di Jakarta," tuturnya.