Komentar Pedas Fahri Hamzah Sentil Soal Demo Ricuh Tolak UU Cipta Kerja, Respon Pernyataan Mahfud MD
Melanjutkan argumennya, Fahri Hamzah pun menyarankan agar pemerintah bersama-sama para menteri dan DPR memikirkan kembali sistem aspirasi dalam negara
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD merespon terkait kericuhan yang terjadi pada demo tolak Undang-undang Cipta Kerja.
Dalam pernyataannya, Mahfud MD menyayangkan aksi demonstrasi diwarnai aksi anarkistis dengan melakukan perusakan fasilitas umum hingga penjarahan.
"Tindakan itu jelas tindakan kriminal yang tidak dapat ditolerir dan harus dihentikan," ujar Mahfud dalam konferensi pers yang ditayangkan Kompas TV, Kamis (8/10/2020).
Mahfud menuturkan, pemerintah menghormati kebebasan berpendapat masyarakat, termasuk dalam menyikapi UU Cipta Kerja, sepanjang dilakukan dengan damai, menghormati hak warga lain, dan tidak mengganggu ketertiban umum.
Namun, dia menyayangkan adanya aksi anarkis dalam unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja.
Pernyataan Mahfud MD ditanggapi oleh Waketum Partai Gelora, Fahri Hamzah.
Dalam tanggapannya, Fahri Hamzah mengurai beberapa poin yang melatarbelakangi kericuhan pendemo dalam aksi tolak UU Cipta Kerja.
Menurut Fahri Hamzah, yang kini harus dilakukan pemerintah adalah introspeksi diri.
• Aksi Heroik Mahasiswa Terekam CCTV Selamatkan Polisi saat Dikepung Massa : Bapak Polisinya Selamat
• Kabar Duka dari DPR, Anggota Komisi XI Fraksi Gerindra Soepriyatno Meninggal Karena Covid-19
• Disebut Preman Kampus, Sosok Nabila Syadza Mahasiswi yang Orasi Pancasalah di Demo UU Cipta Kerja
• Ridwan Kamil Tanya Paham Isinya di Instagram, Annisa Pohan malah Diserang Gegara Komentar Ini
Tanggapan yang diurai Mahfud MD sebagai wakil dari pemerintah itu lantas direspon Fahri Hamzah.
Melalui laman Twitter-nya yang sudah terverifikasi, Fahri Hamzah menyebut ada hal rasional yang melatarbelakangi kericuhan saat demo buruh tolak UU Cipta Kerja kemarin.
Karenanya, Fahri Hamzah meminta agar pemerintah bisa introspeksi diri.
"Pagi pak @mohmahfudmd yth, Amarah itu tidak rasional tapi sebab lahirnya amarah sangat rasional. Memang pemerintah harus tegas tapi yang lebih penting adalah introspeksi. #UUCiptaker ini lahir dengan proses aspirasi yang minim. Pemerintah dan DPR abai dialektika," tulis Fahri Hamzah dilansir TribunnewsBogor.com, Jumat (9/10/2020).
Melanjutkan argumennya, Fahri Hamzah pun menyarankan agar pemerintah bersama-sama para menteri dan DPR memikirkan kembali sistem aspirasi dalam negara.
Sebab diakui Fahri Hamzah, ada kebuntuan yang terjadi di sistem perwakilan rakyat di negeri ini.
"Sambil membersihkan puing2 akibat kerusuhan ini. Ada baiknya bapak mengajak presiden, kabinet dan DPR memikirkan kembali kebuntuan sistem aspirasi dalam negara. Sungguh, rugilah jika kita tidak mau mengambil pelajaran besar dari 2 RUU terakhir; #RUUHIP dan #RUUOmnibusLaw
