Pilkada Serentak 2020

ASN Tidak Netral karena Masuk Bantuan Keluarga atau Uang, Ada 694 Kasus Pelanggaran di Sumsel

ASN tersebut tidak memiliki kepercayaan diri karena tidak memiliki kapabilitas dalam pekerjaan sehingga mengikuti terlibat politik

Editor: Wawan Perdana
Tribunsumsel.com/ IST
Kepala BKN Palembang Agus Sutiadi 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat 694 kasus pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sumatra Selatan menjelang Pilkada serentak 2020.

Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang, Agus Sutiadi, mengatakan, dari jumlah tersebut 492 kasus sudah direkomendasikan untuk dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan baru 256 kasus ditindaklanjuti.

"Kami dari BKN selalu menekankan agar ASN untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat politik langsung apalagi di masa pilkada," kata Agus pada Live Talk bertema "Netralitas ASN Kunci Sukses Pilkada, Rabu (7/10/2020).

Menurut Agus, ASN yang kerap terlibat dalam politik langsung adalah ASN yang diangkat di bawah tahun 2012.

ASN itu memiliki kecenderungan untuk tidak netral karena masuk dengan bantuan keluarga atau uang.

Hal ini juga membuat kalangan ASN tersebut tidak memiliki kepercayaan diri karena tidak memiliki kapabilitas dalam pekerjaan sehingga mengikuti terlibat politik langsung digunakan untuk mempertahankan posisi.

Ancaman Pidana bagi Peserta Aksi Demo Menolak Omnibus Law yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

"PNS angkatan 2014-2015 saat ini jabatannya baru kepala seksi dan mereka ikut seleksi dengan CAT. Umumnya sekalipun sudah punya jabatan tidak coba mengikuti lebih dalam (masuk ke politik)," ujar dia.

Agus menyebutkan, pihaknya secara normatif telah laksanakan pembinaan agar ASN menjaga netralitas di antaranya dengan melaksanakan deklarasi komitmen netral selama ada proses pemilihan umum.

Dia pun mengimbau ASN untuk bekerja dengan baik dan tidak perlu menggantungkan nasibnya pada kepala daerah yang nantinya terpilih.

"Banyak kejadian, alih-alih naik jabatan malah akhirnya terpuruk. Jadilah ASN yang netral dan bekerja optimal," jelas Agus.

Pemerhati Kebijakan Publik Daerah, Abdul Najib, menilai, ketidaknetralan ASN dalam pilkada tidak berada dalam hampa tapi dibentuk oleh berbagai dimensi seperti ambiguitas peraturan, lemahnya pengawasan, sistem meritokrasi yang tidak berjalan karena terhalang politik.

Ketua DPRD Sumsel Ketuk Palu Disahkannya Hasil Rapat Raperda Perubahan APBD Sumsel TA 2020

"Pemanfaatan resiprokral atau balas budi dan akomodasi modal sosial yang sedemikian ketat di daerah, inilah yang membuat ASN tidak netral," kata Abdul.

Menurut dia ketidaknetralan ASN di masa pilkada pun tergolong sangat tinggi karena ASN dan petahana menjalin relasi sosial yang merupakan bagian modal sosial yang sifatnya saling menguntungkan satu sama lain.

Penyebab lain ketidaknetralan tumbuh subur di kalangan ASN juga akibat adanya paternalistik dan nepotisme di kalangan birokrat.

"Balas Budi bisa karena terpaksa atau senang hati. ASN diberi kenyamanan dalam bekerja, calon peserta pilkada juga terbantu karena ASN mengajak keluarganya atau siapapun untuk kampanye.

Puan Maharani Jadi Sorotan di Sidang Omnibus Law, Intip Kekayaannya yang Tembus Hingga Rp364 Miliar

Abdul menyayangkan mekanisme pemberian sanksi kepada ASN yang terlibat politik langsung tidak diserahkan ke pemerintah daerah sehingga kasus ini menjadi kasus yang tingkatannya menjadi kasus nasional.

"Mempertanyakan netralitas ASN ini seperti bahas pepesan kosong saja karena fungsi utama kontrol masih belum baik. Ketidaknetralan ini masih dianggap biasa, jadi budaya dan sistem." ujar dia. (SP/ Jati Purwanti)

Sumber: Sriwijaya Post
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved