Breaking News:

Pilkada OKU 2020

Pilkada OKU 2020 : Harta Kekayaan Johan Anuar Melampaui Kekayaan Calon Bupati Kuryana Azis

pasangan calon bupati dan wakil bupati OKU Kuryana Azis dan Johan Nauar sudah melaporkan harta kekayaanya kepada KPUD OKU

Editor: Wawan Perdana
Istimewa
Kuryana Azis dan Johan Anuar berpasangan di Pilkada OKU 2020 

TRIBUNSUMSEL.COM, BATURAJA-Pilkada OKU tahun 2020 hanya diikuti oleh pasangan tunggal Kuryana Azis-Johan Anuar.

Pasangan ini telah melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) OKU.

Harta kekayaan calon wakil Bupati OKU Johan Anuar tercatat sebesar Rp 3.133.856.880 (tiga miliar seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

Sedangkan harta kekayaan calon Bupati OKU Kuryana Azis sebesar Rp 2.347.292.780 (Dua miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).

Ketua KPU OKU Naning Wijaya ST didampingi Yudi Risandi (Divisi Teknis Penyelenggaraan) menjelaskan, pasangan calon bupati dan wakil bupati OKU Kuryana Azis dan Johan Anuar sudah melaporkan harta kekayaanya kepada KPUD OKU setelah mereka ditetapkan sebagai pasangan calon yang akan maju pada Pilkada OKU tahun 2020.

Dikesempatan itu Ketua KPU OKU yang juga didampingi Jaka Irhamka SH (Divisi Hukum dan Pengawasan Dana Kampanye ) menjelaskan, pasangan calon bupati dan wakil bupati OKU drs H Kuryana Azis dan Drs Johan Anuar juga sudah membuka rekening kampanye dengan saldo awal Rp 40 juta.

Dengan rincian dari Kuryana Azis senilai Rp 20 juta dan dari Johan Anuar juga senilai Rp 20 juta.

Selain dari dana pribadi masing-masing, calon tunggal ini juga diperbolehkan menerima dana dari donatur dengan batasan maksimal total dana kampayen senilai Rp 8 miliar.

Paslon Diimbau Kampanyekan Prokes, Hasil Pjs Bupati Musirawas Ikuti Rakor Anev Kampanye Pilkada 2020

Dana itu bisa dari perseorangan masimal masimal 75 juta/orang dan dari kelompok, organisasi, perusahaan masksimal Rp 750 juta/ kelompok atau perusahaan. Syaratnya untuk perseorangan harus melampirkan KTP, NPWP dan bukti setor.

Kemudian untuk kelompok atau perusahaan harus dilengkapi pajak, keterangan bahwa perusahaan bersangkutan tidak dalam kondisi pailit.

Sedangkan yang difasilitasi oleh KPU berupa APK (Alat Peraga Kampanye) meliputi umbul-umbul, baleho billdboard, spanduk. Menurut Ketua KPU untuk umbul-umbul difasilitasi 10 buah per Kecamatan, baleho dan billdboard masing-masing 5 buah per kabupaten, sedangkan sepanduk dua buah per desa.

Tim kampanye paslon boleh memperbanyak 200 persen dari yang sudah difasilitasi KPU.

Kemudian bahan kampanye meliputi pamflet, brosur, poster, stiker. Bahan kampanye yang difasilitasi KPU ini banyaknya sama dengan jumlah KK di Kabupaten dan bisa diperbanyak oleh tim kampanye pasangan calon sebanyak 100 persen. (Sp/ Leni Juwita)

Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved