Projo Demo di Pemkab Muara Enim, Tolak Rencana Pembelian Mobil Dinas Land Cruiser

TRIBUNSUMSEL.COM,MUARAENIM- Puluhan anggota organisasi masyarakat Projo mendatangi Kantor Pemkab Muaraenim.

Projo protes terkait adanya dugaan pemborosan anggaran di lingkungan Pemkab Muaraenim.

Berdasarkan informasi yang berhasil Tribunsumsel.com himpun di lapangan, Kamis (1/10/2020), aksi itu menolak rencana Pemkab Muaraenim untuk membeli mobil dinas Land Cruiser untuk keperluan VVIP.

Endang Pramono, anggota Projo yang ikut aksi mengatakan, keputusan Pemkab Muaraenim dinilai adalah sebuah pemborosan di tengah-tengah adanya pandemi covid 19 ini.

"Muaraenim tidak tidur dengan apa yang terjadi, kami akan mengawasi, memantau dan mengawal apa yang terjadi,"

"Kami hadir disini untuk menyampaikan aspirasi rakyat dan menyampaikan hak-hak rakyat dan kami harap aspirasi ini di dengarkan, kalau tidak kami akan melakukan demo yang lebih besar lagi,"katanya.

• Ahok Dinilai Cuma Tepat di Swasta dan Tak Bisa Jadi Menteri, Kekurangannya Diungkap M Qodari

Dikatakannya bahwa disaat kondisi dalam situasi pandemi saat ini dan kondisi keuangan daerah yang defisit, penganggaran mobil tersebut dinilai kurang tepat.

“Ini jelas tidak pantas. Kita minta Pemda untuk membatalkan penganggaran pembelian mobil tersebut,"katanya.

Ditambahkan Koordinator aksi Alex Kasuda yang juga Wakil Ketua Umum Projo Sumsel, pihaknya juga meminta transparansi Pemkab Muaraenim tentang penggunaan dana covid 19 yang bernilai ratusan miliar.

"Kita minta kejelasan mengenai dana covid 19 yang sudah dipersiapkan, untuk apa saja dan kemana dana itu digunakan,” tegas Alex.

Setelah berorasi di depan Kantor Bupati Muaraenim, akhirnya perwakilan massa diterima Plt Assisten pemerintahan dan kesra Emran Tabrani didampingi Plt Bappeda ,Mat Kasrun untuk melakukan dialog.

Plt Kepala Bappeda Mat Kasrun menjelaskan, pengadaan mobil untuk tamu VIP tidak menyalahi aturan dan sudah sesuai dengan ketentuan.

"Dan sudah melewati rapat paripurna yang hasilnya sudah ditandatangani dewan dan saat ini sudah di Gubernur untuk di Verifikasi."

"Jadi kita menunggu instruksi gubernur, apabila beliau mengatakan untuk tidak dilaksanakan maka kami akan menurutinya,” jelas Mat Kasrun.

• Oknum Notaris di Palembang Ditahan, Lakukan Kekerasan Terhadap Istri 

Selain itu, mengenai kondisi keuangan daerah yang defisit, lanjutnya, sebenarnya defisit yang dialami keuangan Pemda pada tahun 2020 ini sudah bisa di tutupi oleh silpa tahun 2019.