Breaking News:

Pilkada Serentak

Perludem Prediksi Masih Ada ASN tak Netral di Pilkada 2020

ketidaknetralan ASN adalah refleksi belum berjalannya reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Tribunsumsel.com/ Linda Trisnawati
Tanda Pangkat ASN 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Netralitas ASN sudah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, jika hal itu bukanlah hal yang aneh, dan masih sering terjadi di hampir daerah di Indonesia khususnya oleh calon kepala daerah petahana.

Termasuk tidak menutup kemungkinan terjadi di dalam penyelenggaraan Pilkada 2020.

"Salah satu masalah klasik pilkada kita adalah ASN yang tidak netral, dan makin berbahaya itu jika yang tidak netral adalah ASN, yang memiliki posisi-posisi strategis di pemerintahan daerah.

Sebab mereka bisa melakukan tekanan pada jajaran ASN di bawahnya, untuk mendukung kandidat yang dikehendakinya," kata Titi, Rabu (15/9/2020).

Menurut mantan Direktur Eksekutif Perludem ini, ketidaknetralan ASN adalah refleksi belum berjalannya reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Sehingga loyalitas yang mestinya diberikan kepada negara, malah berbelok menjadi loyalitas pada atasan.

"Belum lagi ada relasi kuasa yang tidak setara dan profesional, yang masih banyak terjadi antara atasan dan bawahan dalam lingkup kerja ASN.

Itu lah yang menyebabkan adanya pejabat ASN yang memobilisasi ASN lain, untuk berpihak mendukung kandidat tertentu," bebernya.

Halaman
12
Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Siemen Martin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved