Breaking News:

Sekda Sumsel H Nasrun Umar Hadiri Rapat Paripurna XV (15) Pandangan Umum Fraksi Terhadap 3 Raperda

Rapat yang dihelat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Senin dibuka langsung Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel Kartika Sari Desi.

HUMAS PEMPROV SUMSEL
RAPAT PARIPURNA - Sekda Sumsel H Nasrun Umar Hadiri Rapat Paripurna XV (15) Pandangan Umum Fraksi Terhadap 3 Raperda, Senin (7/9/2020). 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Rapat Paripurna XV (15) dengan agenda mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumsel, terhadap tiga Raperda Provinsi Sumsel digelar DPRD Sumsel, Senin (7/9/2020).

Rapat yang dihelat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Senin dibuka langsung Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel Kartika Sari Desi.

Dari eksekutif hadir Sekretaris Daerah Sumsel H Nasrun Umar yang mewakili Gubernur Sumsel H Herman Deru.

Beberapa pemandangan umum tersebut antara lain Fraksi PDI Perjuangan. Terkait Raperda tentang pembentukan BUMD Agribisnis yang harapannya mampu memenuhi dan mendukung kemajuan sektor pertanian dalam arti luas.

Untuk mencapai apa yang diharapkan itu tentu kebijakan ini harus relevan dengan kondisi kekinian. Fraksi PDI P juga berpendapat jika tidak mudah melakukan managerial BUMD secara transparan, akuntabel dan berkontribusi konkret terhadap PAD. Berkenaan dengan hal itupula Fraksi PDI P meminta penjelasan.

Selanjutnya dari Fraksi Nasdem yang disampaikan oleh juru bicaranya, Herman. Setelah mempelajari penjelasan Gubernur Sumsel pada poin 1 terhadap Raperda pembentukan BUMD pada prinsipnya Fraksi Partai Nasdem memahami maksud dan tujuan Raperda BUMD Agri Bisnis yang tidak lain untuk kepentingan maayarakat umum dan meningkatkan perekonomian rakyat. Bahkan dapat meningkatkan PAD.

"Pembentukan BUMD Sektor Agri Bisnis juga sesuai dengan syarat pendirian BUMD yang tertuang dalam PP Nomor 54 Tahun 2017. Bahwa pendirian BUMD berdasarkan kebutuhan daerah dan kelayakan BUMD yang dibentuk," jelasnya.

Selanjutnya untuk menuju tata kelola BUMD yang baik dan tepat sasaran Partai Nasdem menyarankan agar Pemprov memperhatikan prinsip-prinsip dasar.

Di antaranya adalah akuntabilitas, kemandirian, transparansi, pertanggungjawaban dan kewajiban. "Dengan lima prinsip itu kami yakin kinerja BUMD dapat dilaksanakan secara objektif. Kami Fraksi Nasdem berkeyakinan hakekat pembentukan BUMD sektor Agri Bisnis ini tidak semata ditujukan memberikan kontribusi pada PAD tapi juga memiliki alasan mendasar yakni pembangunàn pertanian mewujudkan swasembada pangan," tambahnya.

Kemudian terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Badan Hukun perusahaan daerah Prodexim menjadi Perseroan daerah Prodexim (Perseroda).

Halaman
12
Editor: Vanda Rosetiati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved