5 Proyek Nasional di Sumsel Senilai Rp 1,3 Triliun Terhambat oleh Masalah Pembebasan Lahan

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Sejumlah proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Sumsel dibiayai melalui APBN pada tahun ini terhambat pengerjaannya.

Padahal tahun ini Sumsel mendapatkan alokasi dana pusat sebesar Rp1,3 triliun melalui Direktorat Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Penyebab terhambatnya pengerjaan proyek jalan dan jembatan ini, mayoritas masalah pembebasan lahan yang menjadi wewenang dari bupati/wali kota.

"Sebagian besar memang terkendala akibat belum selesainya pembebasan lahan. Kalau dananya sudah siap tinggal dikucurkan apabila sudah clear," kata Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, Muhammad F Ridho, usai memimpin rapat koordinasi (rakor) dengan Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBJN) Wilayah V di ruang rapat Komisi IV DPRD Sumsel, Selasa (25/8/2020).

Adapun beberapa pengerjaan proyek yang terhambat karena belum selesainya pembebasan lahan meliputi pembangunan jembatan di Pasemah Air Keruh (Paiker) Kabupaten Empat Lawang (Paiker).

• Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan Rp 75 Ribu Bisa Kolektif, Ini Dia Syarat dan Ketentuannya

Kemudian proyek pembangunan ruas jalan exit tol di Kabupaten OKI, pembangunan jalan akses Bandara Silampari di Lubuklinggau.

Kemudian pelebaran ruas jalan Palembang-Betung di Banyuasin, serta pembangunan Jembatan Fly Over (FO) Simpang Angkatan 66 Sekip Ujung Palembang.

"Khusus untuk FO Simpang Angkatan 66, BBPJN V masih menunggu surat pembebasan 6.000 persil tanah di lokasi tersebut dari Walikota Palembang."

"Dimana kesemuaannya itu ditargetkan hingga September harus sudah clear biar bisa dikerjakan," sebut Ridho yang juga ketua Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPRD Sumsel ini.

Selain itu, dalam rakor yang berlangsung tertutup ini juga disampaikan permasalahan salah satu ruas jalan provinsi dari Pagaralam ke batas provinsi Bengkulu yang masih berstatus sebagai jalan provinsi.

Sementara ruas jalan dari Bengkulu ke Pagaralam sudah jalan nasional.

• Ruang Pemulasaraan Jenazah Covid-19 di Muratara Dibangun Seluas 4x4 Meter, Habiskan Rp200 Juta

"Harus segera diusulkan agar dapat mengusulkan perubahan status ruas jalan tersebut dari jalan provinsi ke jalan nasional," tegasnya, seraya untuk jalan Palembang- TAA yang sudah beralih status dari jalan provinsi ke jalan nasional.

Kedepan diungkapkan Ridho, resume rakor ini akan segera disampaikan kepada ketua DPRD Sumsel sekaligus koordinator Komisi IV, agar dapat segera memanggil kepala daerah yang permasalahan pembebasan lahanya belum diselesaikan tersebut.

"Jadi kita akan minta penjelasan para kepala daerah yang ada, untuk bersama- sama mencari solusi kedepan," tandasnya.

Sementara itu, Kepala BBPJN wilayah V, Kgs Syaiful Anwar mengakui dalam rakor tersebut pihaknya mengharapkan bantuan dari Komisi V DPRD Sumsel agar permasalahan pembebasan lahan ini dapat segera diselesaikan.

"Jika tahun ini kita dapat menuntaskan seluruh proyek infrastruktur tahun depan sudah menunggu dana sebesar Rp1,5 trilyun yang bakal dikucurkan Kementerian PU untuk pembangunan infrastruktur di Sumsel," pungkas Syaiful.