Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Motor dan Mobil di Sumsel Berlaku Mulai 1 Agustus, Ini Respon DPRD

Dengan aturan itu, pihaknya mengimbau masyarakat tetap dapat membayar pajak, selama masa pandemi Covid-19, antara lain dengan memanfaatkan fasilitas p

Penulis: Arief Basuki Rohekan | Editor: Weni Wahyuny
Tribun Sumsel/ Arief Basuki Rohekan
Kepala Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Sumsel Muchendi Machzareki 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -- Beredarnya informasi bahwa Gubernur Sumatera Selatan akan mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi atau pemutihan denda pajak kendaraan bermotor, mulai 1 Agustus 2020 mendatang mendapatkan respon dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel.

"Kita mengapresiasi dan mensupport kebijakan bapak Gubernur Herman Deru, kebijakan ini patut diacungi jempol, walau sebelumnya beberapa provinsi di Indonesia juga telah melaksanakan kebijakan Penghapusan Denda atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor, tentunya ini akan sangat membantu masyarakat, terutama bagi masayarakat menengah kebawah," kata wakil ketua DPRD Sumsel Muchendi Mahzarekki, Jumat (24/7/2020).

Koordinator komisi V DPRD Sumsel ini menilai, kebijakan ini berefek positif paling tidak pada dua hal.

Pertama membantu masyarakat yang sedang dalam kesulitan ekonomi untuk membayar pajak kendaraan bermotornya.

"Sedangkan yang kedua, mendongkrak kembali penerimaan daerah dari Pajak Daerah, yang sempat anjlok akibat penurunan aktivitas ekonomi yang disebabkan Pandemi Covid-19," terangnya, seraya kebijakan ini juga diterapkan disejumlah provinsi lainnya, diantaranya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi lampung.

Apalagi diakui politisi partai Demokrat ini, sekarang jika melihat kenyataan bahwa intensitas masyarakat yang membayar pajak, sudah bisa dipastikan mengalami penurunan.

Animo wajib pajak untuk melakukan pembayaran secara langsung menjadi berkurang.

"Situasi ini terjadi karena para wajib pajak enggan keluar rumah, juga karena harus mengikuti himbauan pemerintah untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, dan juga kemungkinan disebabkan sebagian masyarakat menunda dan belum bisa membayar pajak, disebabkan menurunnya daya beli dan penghasilan yang diakibatkan menurunnya geliat perekonomian selama masa Pandemi Covid-19, yang mana hal ini pada akhirnya juga menyebabkan penurunan penerimaan daerah dari pajak kendaraan bermotor," tuturnya.

Dengan aturan itu, pihaknya mengimbau masyarakat tetap dapat membayar pajak, selama masa pandemi Covid-19, antara lain dengan memanfaatkan fasilitas pembayaran pajak secara online.

"Dengan demikian, kewajiban masyarakat tetap dapat terpenuhi dan program pemerintah provinsi dapat berjalan," pungkas putra mantan Wagub Sumsel Ishak Mekki ini.

Diberitakan sebelumnya, beredar informasi bahwa di Sumatera Selatan (Sumsel), mulai 1 Agustus 2020 akan ada penghapusan sanksi administrasi (pemutihan) pajak kendaraan bermotor (motor dan mobil).

Hal itu pun dibenarkan oleh Gubernur Sumsel Herman Deru.

"Berita baik untuk masyarakat Sumsel, bahwa dalam situasi ini sekaligus menghadapi 17 Agustus, di hari Kemerdekaan RI kita berikan pemutihan denda pajak mulai 1 Agustus 2020," kata Herman Deru, Kamis (23/7/2020).

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa pemutihan ini akan dievaluasi setiap bulannya.

 Jubir Presiden Jokowi Sebut Omnibus Law Cipta Kerja Didukung Penuh Pengusaha

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved