Sudah 2 Kali Menjabat, Ridho Yahya Ingin jadi Ketua DPD Golkar Prabumulih Lagi, Ini Kata DPD Sumsel

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -- Keinginan Ketua DPD Golkar Prabumulih, Ridho Yahya untuk kembali memimpin partai berlambang pohon beringin tingkat kota, mendapat lampu hijau dari DPD Golkar Sumsel, meski sudah dua periode menjabat.

Menurut Ketua Harian DPD Golkar Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) RA Anita Noeringhati, Ridho Yahya tetap memiliki peluang untuk jabatan ketiganya dengan persetujuan DPP Golkar dalam bentuk disekresi (pengecualian), yang permohonannya diberikan ke DPD Golkar Sumsel.

Selain di Prabumulih, Anita menilai ketua Golkar Kota Lubuk Linggau (Rodi Wijaya) yang juga sudah dua kali menjabat, masih bisa menjabat kembali.

"Itu bisa (tiga periode), namanya diskresi. Dimana diskresi diberikan DPP yang permohonanan diserahkan ke DPD Provinsi untuk diteruskan ke DPP," kata Anita.

• 10 Syarat Wajib Dipenuhi Calon Ketua Golkar Kabupaten/ Kota se Sumsel

Dijelaskan ketua DPRD Sumsel ini, para ketua atau calon ketua kedepan, selama ini yang tahu wilayahnya sendiri, sehingga perlu mendapat diskresi dari DPP Golkar. Apalagi selama ini telah bekerja dengan baik membesarkan partai Golkar.

“ Kami ingin, bahwa semua kabupaten kota mempunyai pemahaman yang sama tentang tugas, pokok dan fungsi dari DPP Golkar, DPD Golkar Provinsi dan DPD Golkar kabupaten kota, sehingga tidak akan ada lagi DPD Golkar kabupaten kota langsung ke DPP Golkar,” ucapnya.

Anita berharap, Ketua DPD Golkar kabupaten/ kota kedepan adalah Ketua DPD Golkar yang bisa membesarkan Partai Golkar.

“ Yang paling penting, target pertama konsolidasi organisasi bersama-sama dengan kader Partai Golkar dikabupaten kota itu sendiri untuk membesarkan partai,” ungkapnya.

Kedua diterangkan Anita, Ketua DPD Golkar kabupaten/ kota yang nanti akan terpilih harus memiliki Prestasi , Dedikasi Loyalitas dan Perbuatan Tidak tercela (PDLT), karena akan diikat dengan fakta integritas mana kala terpilih.

“ Sebagai calon ada 10 point yang sangat penting dan harus wajib dipenuhi persyaratannya, yaitu sesuai juklak 02 didalam AD/ART pasal 47 point C, itu ada 10 point yang antara lain adalah penilaian PDLT, penilaian PDLT itu akan diberikan kepada calon yang akan mendaftar nanti yaitu surat keterangan penilaian PDLT yang dikeluarkan oleh DPD Golkar Provinsi untuk calon di kabupaten kota,” bebernya.

• Kesedihan Keluarga Guru SD di Banyuasin yang Ditemukan Tewas di Ember, Minta Pelaku Dihukum Mati

• Satu Perampok yang Sekap Karyawan Alfamart di Palembang Tewas Tertembak, Lawan Polisi dengan Senpi

Artinya menurut Anita, semua calon harus memiliki hal tersebut, bahwa surat keterangan itu tidak tunggal dan bukan jaminan untuk keterpilihan tapi untuk syarat menjadi bakal calon ketua DPD Golkar kabupaten kota pada waktu memenuhi persyaratan verifikasi awal.

“Kader-kader partai Golkar diberikan kesempatan seluas –luasnya, karena yang berhak mencalon itu harus memenuhi persyaratan, persyaratan yang sangat krusial adalah didukung 30 persen pemilik suara dan memiliki surat keterangan PDLT,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua DPD Golkar Prabumulih, Ridho Yahya mengaku dirinya khawatir dengan bakal dilakukannya pemilihan ketua Golkar Prabumulih lantaran bakal terjadi pecah belah.

"Masalah musda Golkar sama tidak merubah pemikiran aku. Karena kemaren mereka mengerikan, menakutkan kalau diadakan takutnya mereka akan terpecah-belah. Apalagi Golkar sekarang sedang solid, bisa menjadi ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)," jelasnya.

Ridho mengaku dirinya tidak berkeinginan lagi untuk mencalonkan diri namun setelah adanya musyawarah antar seluruh anggota tetap menyepakati ia jadi ketua.

"Mereka sepakat supaya Golkar tetap utuh agar kiranya kami mencalonkan (ketua Golkar-red). Tapi ku tanyo dulu biso apo idak, itu jadi masalah," bebernya, seraya mengatakan dirinya sudah dua periode menjadi ketua DPD Golkar Kota Prabumulih.

Lebih lanjut pria yang juga Walikota Prabumulih itu menjelaskan jika memang dengan dirinya maju, akan membuat keutuhan partai maka dirinya tidak bisa membiarkan partai yang selama ini dibina menjadi pecah.

"Kalau memang badan kami biso agar jangan pecah, tapi biso apa idak masalahnyo karena harus ada rekomendasi pusat untuk tiga periode," pungkasnya.