Bupati Muratara Tak Hadir, Mahasiswa Gebrak Meja Minta Transparansi Dana Covid-19

TRIBUNSUMSEL.COM, MURATARA-Sejumlah pemuda dan mahasiswa mendatangi kantor Bupati Musi Rawas Utara (Muratara), Senin (18/5/2020).

Mereka yang berjumlah sekitar 20 orang tersebut mengaku tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pemuda Bersatu (GMPB).

Kedatangan mereka sesuai agenda untuk menggelar audiensi bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muratara.

Tujuan mereka ingin mempertanyakan transparansi dana penanganan virus corona atau Covid-19 yang dianggarkan Pemkab.

Namun audiensi yang baru saja dibuka sekitar 10 menit itu dibatalkan karena tak ada Bupati Muratara hadir dalam audiensi tersebut.

Pertemuan itu sempat terjadi ketegangan, karena beberapa di antara pemuda dan mahasiswa gebrak meja.

Mereka kecewa karena audensi hanya dihadiri oleh Asisten I Susyanto Tunut, Waka Polres Kompol Jossy Andrianto dan Kepala Dinas Kesehatan Marlinda Sari.

Padahal dari surat yang mereka layangkan meminta Bupati Muratara Syarif Hidayat langsung menghadiri audiensi.

"Dalam surat yang kami layangkan itu jelas sekali, kami minta Bupati, tapi kenapa Pak Bupati tidak ada," kata mahasiswa bernama Dicky Wahyudi.

Pemuda dan mahasiswa juga meminta kehadiran 10 organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat langsung dalam penggunaan anggaran Covid-19.

"Kami mau minta penjelasan 10 OPD yang menguasai anggaran itu. Mereka harus menyampaikan secara detail kemana saja anggaran itu," katanya.

Perwakilan pemuda, Susanto menilai Pemkab Muratara tidak transparan terhadap penggunaan dana penanganan Covid-19.

"Hari ini kita melihat langsung etika pemerintahan di Muratara, kami hanya minta transparansi, tidak ada maksud lain, tapi permintaan kami tidak diindahkan," katanya.

Menurut dia, jika pemerintah tidak transparan dan enggan mendengarkan aspirasi rakyat, maka daerah ini sulit untuk maju.

"Kalau pemerintah seperti ini, pemerintah tidak terbuka kepada masyarakat, maka Muratara ini tidak akan maju, masyarakat butuh transparansi," tegasnya.

Pihaknya menyayangkan sikap Pemkab Muratara yang menuduh audiensi ini tidak ada izin, karena mereka sudah melayangkan surat sejak tiga hari yang lalu.

"Audiensi kami ini dibilang tidak ada izin, Pemkab bilang audiensi ini berdasarkan fasilitasi dari Polres. Itu salah besar, kami sudah melayangkan surat ke Pemkab dan Polres," katanya.

Asisten I Pemkab Muratara, Susyanto Tunut menyampaikan, pihaknya mengetahui adanya audiensi tersebut setelah diberi tahu oleh pihak Polres Muratara.

"Perlu diketahui audensi ini berdasarkan fasilitasi dari Polres Muratara, karena kami tidak ada menerima surat dari pemuda dan mahasiswa ini," kata Susyanto.

Melihat situasi agak memanas karena mahasiswa dan pemuda tidak menerima audiensi, Susyanto langsung menutup pertemuan itu, lalu meninggalkan ruangan.