KPK: Masa Penahanan Ketua DPRD dan Plt Kadis PUPR Muara Enim Diperpanjang 40 Hari

"Penahanan keduanya diperpanjang untuk 40 hari kedepan terhitung sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020,"

KOMPAS.COM
Komisi Pemberantasan Korupsi menghadirkan Ketua DPRD Muara Enim Aries HB dan Plt Kepala Dinas PUPR Muara Enim Ramlan Suryadi dalam konferensi pers penetapan Aries dan Ramlan sebagai tersangka, Senin (27/4/2020). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA - Masa penahanan Dua tersangka dalam kasus dugaan suap proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun 2019 diperpanjang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dua tersangka itu yakni Ketua DPRD Muara Enim Aries HB (AHB) dan Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Ramlan Suryadi (RS).

Adapun alasan perpanjangan penahanan, karena tim penyidik masih membutuhkan keterangan keduanya untuk melengkapi berkas penyidikan.

"Perpanjangan penahanan terhadap para tersangka dilakukan karena proses pemberkasan perkara kedua tersangka tersebut belum selesai," ungkap Ali.

Untuk diketahui, keduanya merupakan tersangka baru dalam kasus suap proyek infrastruktur yang sebelumnya melibatkan Bupati nonaktif Muara Enim Ahmad Yani, Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan PPK Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Elfin Muhtar dan, bos PT Enra Sari Robi Okta Fahlefi.

KPK menduga Aries sebagai Ketua DPRD kabupaten Muara Enim telah menerima suap sebesar Rp3,031 miliar dalam kurun waktu Mei hingga Agustus 2019.

28 Tenaga Medis RS Muhammadiyah Palembang Positif Corona, Tertular Dari Pasien

Suap tersebut diberikan bos PT Enra Sari Robi Okta Fahlefi untuk mendapatkan pekerjaan pembangunan jalan di Muara Enim pada tahun 2019.

Sementara Ramlan Suryadi diduga menerima suap dari Robi sebesar Rp1,115 miliar.

Selain itu Robi juga diduga memberikan satu unit telepon genggam merek Samsung Note 10 kepada Ramlan.

"Setelah menemukan bukti permulaan yang cukup dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi menerima hadiah atau janji. KPK selanjutnya menetapkan dua orang tersangka," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers, Senin (27/4/2020).

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Aries dan Ramlan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul KPK Perpanjang Masa Tahanan Ketua DPRD Muara Enim
Editor: Weni Wahyuny
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved