Sebut Menteri Jokowi Bodoh, Bupati Boltim Akhirnya Blak-blakan Ungkap Alasannya Live di ILC TV One

"Jadi saya sampaikan menteri semuanya bekerja keras untuk menyelesaikan semua persoalan ini, termasuk kita bupati, wali kota di semua daerah, gubernur di semua provinsi, semua bekerja keras untuk menyelesaikan urusan yang bisa dituntaskan untuk menangani problem Corona ini," ujar dia.

Menteri khususnya disebut telah melakukan banyak hal agar bantuan benar-benar sampai ke masyarakat.

"Menteri di semua kementerian sudah melakukan hal yang terbaik melakukan pendataan tambahan, melakukan alokasi anggaran tambahan, melakukan inovasi program yang bisa langsung turun ke bawah ke masyarakat," lanjutnya.

Sehingga, ia merasa bahwa bupati yang mengkritik dengan keras menteri itu karena memang tidak bisa mengurus daerahnya.

"Karena itu saya ingin menyampaikan kalau ada bupati menyatakan menteri bodoh, jangan-jangan dia enggak bisa mengurus daerahnya, jangan-jangan dia enggak bisa mengurus wilayahnya," ucap Thoriq.

Sekali lagi, Thoriq mengungkapkan rasa terima kasihnya pada para menteri dalam melaksanakan tugas.

"Saya berterima kasih kepada para menteri yang melakukan langkah-langkah terbaik untuk semua masyarakat yang ada di bawah bisa diintervensi oleh program pemerintah pusat," ucapnya.

Menurutnya, jika memang ada kekurangan di daerah, itu tugas kepala daerah untuk menyelesaikannya.

"Selebihnya ada yang kurang, pasti, siapa yang menyelesaikan, ya bupati," pungkasnya.

Lalu, Thoriq mulai mengatakan program apa saja mengatasi masalah ekonomi di daerahnya.

Satu di antaranya pengumpulan beras dari warga yang mampu untuk warga yang tidak mampu.

"Alhamdulillah di Lumajang ini ada program Ngramut Tonggo, beras baik dari masyarakat, komunitas, dari orang per orang yang saling membantu dengan beras lima kilogram," ucap dia.

Lalu, pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga terkumpul Rp 1,1 miliar.

"Pemerintah juga membantu, ASN juga mau dipotong gajinya hingga dari ASN saja sudah sebulan Rp. 1,1 milyar untuk beli beras diberikan kepada masyarakat."

"Jadi yang tidak mendapatkan BLT, yang tidak mendapatkan PKH, yang tidak mendapatkan BPNT, karena terdampak ekonomi diberi beras, siapa yang memberi?" jelasnya.