Sebut Menteri Jokowi Bodoh, Bupati Boltim Akhirnya Blak-blakan Ungkap Alasannya Live di ILC TV One
Perhelatan Indonesia Lawyers Club atau ILC TV One tadi malam, Selasa (12/5/2020) malam mengangkat tema "Kisruh Bansos
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM -- Perhelatan Indonesia Lawyers Club atau ILC TV One tadi malam, Selasa (12/5/2020) malam mengangkat tema "Kisruh Bansos: Sengkarut Antara Pusat & Daerah, berlangsung seru.
Nampaknya sang presenter Karni Ilyas dkk mengakomodir keinginan masyarakat menghadirkan Bupati Bolaang Mongondow Timur ( Boltim) Sehan Salim Landjar dan Bupati Lumajang Thoriqul Haq.
Bermula saat Karni Ilyas bertanya ke sang Bupati 2 periode itu.
"Bupati, pertanyaan saya, Apapun juga tetap ada jalan kan. Artinya kalau pak bupati mengusul ke pemerintah pusat dan mereka juga dengar, pasti ada jalan keluar. Kenapa pak bupati sampai ngamuk-ngamuk saya dengar. Sampai bilang menteri bodoh segala macam?" tanya Karni.
Sehan Salim lalu menjelaskan ternyata dirinya sampai tersulut emosi karena tangisan rakyatnya karena tak bisa makan.
"Pak karni, itu (kemarahannya) spontan terjadi," kata sang Bupati.
Dia menceritakan, dia berang dan keluarkan perkataan keras itu saat keluhan rakyat kepalaran itu datang untuk kedua kalinya yakni pada 2 Ramadhan 2020.
Padahal dirinya sudah mulai terusik saat keluhan lapar datang pertama kalinya sehari sebelum Ramadhan.
Masyarakat tersebut terdata sebagai penerima Bansos berupa Bantuan Sosial Tunia ( BST) dari pemerintah pusat dalam hal ini Kemensos, akhirnya tidak bisa menerima dana bantuan dari desa.
"Satu hari sebelum Ramadhan, rakyat saya menangis di rumah saya karena mereka butuh beras 1 liter untuk makan sahur,"
Saat itu dia bercerita sempat bertanya ke aparat desa, mengapa mereka tidak boleh dapat (bantuan).
"Itu yang mau dapat BST tidak boleh dapat pak," katanya menirukan jawaban aparat desa.
"Saya masih agak tenang saat itu, sayang datang menanyakan ke instansi terkait dan katanya memang begitu aturannya,"
"Nah, yang kejadian kedua pada hari kedua Ramadhan. Ada anggota DPR kemudian Komisi, saya tanya,"
Saat itulah dia kehilangan kendali karena dijawab anggota DPR sebagai aturan dan tak ada solusi.
