Kadinkes Prabumulih: Dari 400 Rapid Test 23 Positif, Segera Diuji Swab
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Pemkot Prabumulih dr Happy Tedjo mengungkapkan dari 400 pcs rapid tes yang terpakai sebanyak 23 pcs
Penulis: Edison | Editor: Prawira Maulana
Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari
TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Pemkot Prabumulih dr Happy Tedjo mengungkapkan dari 400 pcs rapid tes yang terpakai sebanyak 23 pcs hasilnya positif dan beberapa telah diajukan swab yang kemudian diumumkan positif.
"Penggunaan rapid test prioritas ODP, PDP, OTG, selama pemeriksaan kita menemukan positif di cluster jalan dempo, panti asuhan dan ada di rumah sakit. Ada sekitar 400 rapid tes telah digunakan dan dari jumlah itu sebanyak 23 dinyatakan positif rapid tes," ungkap Tedjo usai rapat koordinasi Forkopimda di lantai 1 gedung Pemkot Prabumulih, Senin (27/4/2020).
Pria yang juga merupakan ketua harian Gugus tugas Covid 19 Prabumulih itu menuturkan, 23 positif hasil rapid tes itu lalu diajukan swab ke provinsi dan ada beberapa dinyatakan positif secara bertahap namun lantaran yang melakukan swab adalah tim medis Palembang maka hanya bertahan.
"Kita hanya menyampaikan karena alat di Palembang jadi tidak bisa semuanya tapi bertahap. Untuk mereka yang rapid tes positif dilakukan isolasi, jika tidak mampu isolasi mandiri maka akan dilakukan isolasi di rumah sakit yang disiapkan ruangan khusus," tuturnya.
• Viral Aksi Ibu-ibu Pakai Sapu Kejar Pencuri Sepeda Motor di Prabumulih, Motor Gagal Dibawa Pencuri
Disinggung dari 400 alat rapid tes itu apakah termasuk para pejabat telah dilakukan tes, Kadinkes melanjutkan sebagian sudah dilakukan mulai dari pejabat eselon II hingga Camat dan Lurah.
"Dari hasil seluruh kita tes rapid itu alhamdulilah semuanya negatif, untuk yang tua nanti akan dilakukan tes lagi misal pertama hasil negatif maka setelah 10 hari diperiksa lagi dan jika positif diajukan swab," lanjutnya.
Ditanya kenapa Pamerintah kota Prabumulih tidak membeli alat swab sendiri, Tedjo menuturkan dari awal pemerintah berencana membeli sendiri namun terbentur aturan.
"Dalam aturan harus punya laboratorium sendiri atau yang rumah sakit rujukan saja, kita sudah konsultasikan ke kejaksaan tapi tidak bisa," bebernya seraya mengatakan untuk tenaga saja hanya bisa mengambil sample saja karena pemeriksaan tetap di laboratorium palembang.(eds)