Ridwan Kamil: Bapak Akan Dijamin Pak Jokowi dan Pak Anies, Pedagang Cerita Tak Bisa Mudik

Untuk warga miskin yang masuk kategori 0 sampai 25% akan diurusui oleh pemerintah pusat.

Sedangkan untuk yang masuk golongan kategori 25% sampai 40% akan ditangani oleh pemerintah daerah.

Hal tersebut tentunya akan berdasarkan dengan survei wilayah yang dilakukan secara terperinci.

"Solusinya, Presiden dan kabinet beserta kepala daerah sudah rapat. Jadi pemerintah pusat akan mengurusi orang-orang yang paling miskin dari level paling bawah sampai 25% terbawah,"

"Dari 25% sampai 40% terbawah itu akan dicover oleh pemerintah daerah. Dari 0 sampai 25% terbawah itu mereka yang punya kartu sembako, kartu PKH, bantuan pakan non tunai," jelas Ridwan Kamil.

Terkait dengan golongan orang miskin baru akibat wabah Covid-19, mereka juga akan mendapat bantuan dari pemerintah daerah dan pusat.

Terutama yang tinggal di DKI Jakarta, maka kehidupannya akan ditanggung oleh pemerintah pusat dan daerah.

"Nah yang 25% sampai 40% sebelum pandemi Covid, mereka bisa survive. Tapi tiba-tiba karena Covid, golongan 25% sampai 40% ini jadi masuk kategori miskin baru,"

"Karena itu dalam rapat kita sepakat, golongan miskin baru gara-gara Covid ini akan ditanggung oleh pemerintah DKI Jakarta dan pemerintah pusat supaya mereka tetap tinggal di Jakarta. Dengan jaminan hajat hidupnya akan ditanggung pemerintah DKI dan pemerintah pusat," ungkap Ridwan Kamil.

Yaitu perihal bantuan sebesar RP 500 ribu kepada warga yang terkena dampak Covid-19.

Pemberian bantuan sebanyak Rp 500 ribu itu akan mulai dibagikan minggu depan (minggu kedua di bulan April 2020).

"Kami di daerah akan menanggung 25% dan 40% terbawah yang memang sehari-harinya tinggal di provinsi kami. Nah kami sudah menyediakan, Jawa Barat sebanyak Rp 5 triliun, yaitu untuk memberikan Rp 500 ribu kepada warga miskin baru gara-gara Covid. Dengan sepertiganya tunai, dan dua pertiganya sembako," ujar Ridwan Kamil.

Bukan cuma menjelaskan kebijakan, Ridwan Kamil juga tampak merespon curhatan dari salah seorang pedagang asongan di Jakarta yang berasal dari Garut.

Kepada sang Gubernur, pedagang asongan bernama Enang Junaedi mengaku tidak bisa mudik ke kampung halaman.

Padahal diakui Enang Junaedi, ia sudah didesak keluarganya untuk kembali ke kampung halaman.