Listrik Pelanggan 450 VA Digratiskan 3 Bulan, 900 VA Diskon 50 Persen, Ini Pidato Lengkap Jokowi
Presiden Joko Widodo telah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat dalam rangka menangani pandemi Corona.
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM, JAKARTA-Presiden Joko Widodo telah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat dalam rangka menangani pandemi Corona.
Pemerintah telah menetapkan virus corona (Covid-19) sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
Beberapa kebijakan diambil pemerintah untuk mengatasi dampak yang muncul akibat pandemi ini.
Kebijakan yang dimaksud, mulai dari penambahan jumlah penerima program kesejahteraan, meringankan pembayaran kredit hingga menggratiskan tarif listrik.
Simak selengkapnya pidato Presiden Jokowi yang disiarkan langsung dari Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (31/3/2020) sore:
Bapak Ibu dan saudara-saudara sebanga dan setanah air. Pemerintah telah menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
Oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, kita telah memutuskan dalam rapat terbatas kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB.
Sesuai undang-undang, PSBB ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dan kepala daerah.
Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2108 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Pemerintah juga sudah menerbitkan PP tentang pembatasan sosial berskala besar dan Keppres penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut.
Dengan terbitnya PP ini, semua jelas. Para kepala daerah saya minta tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi.
Semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan, berada di dalam koridor undang-undang dan PP serta Kepperes tersebut.
Polri juga dapat mengambil langkah-langkah penegakkan hukum yang terukur dan sesuai undang-undang agar PSBB dapat berlaku secara efektif dan mencapai tujuan mencegah meluasnya wabah.
Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian yang saya hormati.
Kita harus belajar dari pengalaman negara lain. Tetapi kita tidak bisa menirunya begitu saja.
