Berita Palembang
Sumsel Tak Perlu Lockdown Atau Karantina Wilayah, Akademisi Beberkan Alasan Logisnya
Menurut saya Sumsel tak perlu menerapkan lockdown karena enggak lockdown saja ekonomi kita sudah morat marit.
Penulis: Melisa Wulandari |
lihat foto
TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Akademisi sekaligus pengamat sosial Dra Dyah Hapsari Eko Nugraheni MSi mengungkapkan bahwa Sumatera Selatan tak perlu melakukan lockdown lokal.
Meski di banyak daerah contohnya seperti Tegal melakukan lockdown lokal mulai dari 30 Maret hingga 30 Juli 2020
Diakui tak sedikit masyarakat yang pro kontra atas adanya lockdown lokal
Aapalgi menerapkan lockdown bisa mempengaruhi sosial dan ekonomi daerah tersebut.
"Menurut saya Sumsel tak perlu menerapkan lockdown karena enggak lockdown saja ekonomi kita sudah morat marit.
• Viral Pria Acungkan Pisau Saat Diamankan Polisi, Ternyata Ancam Ibu Gegara Uang yang Diberi Kurang
• Polisi Berpangkat Brigadir Cabuli Ibu Mertua, Pelaku Juga Simpan Foto Vulgar Wanita Lansia Lainnya
Daya beli masyarakat sangat rendah akibatnya tambah susah bagi kelompok marginal," katanya saat dihubungi Tribunsumsel.com, Minggu (29/3/2020).
Dia mengimbau yang terpenting bagi masyarakat adalah harus sadar membantu pemerintah untuk melakukan social distance, jaga jarak dan menahan hawa nafsu untuk tidak keluar rumah kalau tidak penting.
"Dan justru kita harus cepat mengubah pola pikir kita untuk bertindak apa yang bisa kita lakukan untuk membantu pemerintah biar kondisi ini cepat berlalu.
Kalau Sumsel mau lockdown siapa yang akan ngasih makan tukang becak, buruh pekerja informal dan masyarakat miskin lainnya?," jelasnya
• Walikota Beri Dana Rp 200 Ribu Perhari, Untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) Selama 14 Hari
Ini Daerah yang Lockdown
Dikutip dari Kompas Local lockdown atau karantina wilayah untuk mencegah penyebaran Virus Corona Covid-19 telah diumumkan sejumlah kepala daerah.
Tegal
Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono memutuskan untuk memberlakukan local lockdown, menutup akses masuk ke Tegal selama empat bulan.
Kebijakan tersebut berlaku mulai Senin (30/3/2020) hingga Jumat (30/7/2020).
"Warga harus bisa memahami kebijakan yang saya ambil. Kalau saya bisa memilih, lebih baik saya dibenci warga daripada maut menjemput mereka," kata Dedy, dikutip dari Kompas.com, Rabu (25/3/2020).
