Pilkada Serentak Sumsel 2020

Jelang Penyerahan Dukungan Bapaslon Perorangan, Bawaslu Endus Palsukan Tandatangan Dukungan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi Sumsel mengungkapan, jajaran Bawaslu Kabupaten hingga di tingkat bawah

ARIEF BASUKI
Kantor Bawaslu Sumsel. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi Sumsel mengungkapan, jajaran Bawaslu Kabupaten hingga di tingkat bawah, akan melakukan pengawasan melekat, untuk meminimalisir pelanggaran saat dilakukan bakal pasangan calon kepala daerah.

Salah satu kerawanan terjadi pelanggaran, yaitu pada tahapan penyerahan dukungan masyarakat, bagi bakal pasangan calon kepala daerah dari jalur perorangan atau independen yang akan dimulai 19- 23 Februari mendatang.

"Kita sudah melakukan bimtek terkait pengawasan pencalonan, semua sudah dilakukan persiapan untuk pengawasan melekat, strategi dan alat kerja pengawasan terhadap dukungan syarat pencalonan," kata komisioner Bawaslu Sumsel Syamsul Alwi, Selasa (18/2/2020).

Menurutnya, modus para calon peserta untuk bisa memenuhi syarat dukungan, tak dipungkiri, kadang- kadang memalsukan data atau sebagainya.

"Kalau pengalaman, pernah di Pilkada 2015, siapa tahu mengulang lagi. Karena ini dianggap modus yang biasa, tapi kadang- kadang siapa tahu nyelip saja ganda, palsu dan tidak memenuhi syarat," ungkap Syamsul.

Diterangkannya, jajaran pengawas pemilu harus bisa memastikan dan memperhatikan syarat dukungan akan keaslihan dukungan yang diberikan ke KPU Kabupaten nant.

"Jadi harus ditelit dukungan itu, baik KTP, tandatangan orang yang mendukung, dengan pengawasan melekat, mulai dari penyerahan ke KPU, termasuk digitalisasinya sama dak dengan manual harus dipastikan, termasuk surat lernyataan dan administrasi lainnya," ucap Syamsul.

Kemudian, pengawas harus memperhatikan hasil scan yang ada, termasuk dukungan itu apakah sudah boleh atau tidak. Seperti, jika masyarakat itu seorang anggota TNI/ Polri atau usia yang belum punya hal pilih.

"Artinya, seluruh berkas itu harus dipegang pengawas di jajaran bawah, minimal nanti bisa verifikasi faktual kelapangan dengan sampling. Jangan sampai ada dukungan ganda atau menggunakan KTP palsu, ataupun ada dukungan tidak memenuhi syarat, termasuk keasliaan tanda tangan di surat dukungan," ucapnya.

Dilanjutkan Syamsul, pihaknya akan menginstruksikan para komisioner Bawaslu Kabupaten untuk ikut turun mengawasi, bukan hanya dibalik meja sajam

"Komisioner Bawaslu Kabupaten, harus stand bye jangan staf saja, tapi gantian mengawasinya," tukas koodinator divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sumsel ini.

Halaman
12
Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Prawira Maulana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved