Berita Muratara

BPN Berikan Sertifikat Tanah Gratis untuk 13.000 Bidang di Muratara, Sekarang Proses Pendataan

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kementerian Agragria akan menyertifikatkan 13.000 bidang tanah di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara)

BPN Berikan Sertifikat Tanah Gratis untuk 13.000 Bidang di Muratara, Sekarang Proses Pendataan
Humas Pemprov Sumsel
Foto Ilustrasi : Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru menyerahkan 465 persil sertifikat kepemilikan tanah kepada masyarakat di Desa Wanaraya Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Minggu (17/3/2019). 

TRIBUNSUMSEL.COM, MURATARA-Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kementerian Agragria akan menyertifikatkan 13.000 bidang tanah di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara).

Sertifikasi gratis melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) ini akan diberikan kepada warga yang belum memiliki sertifikat tanah.

Saat ini BPN bersama Pemkab Muratara melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (LHP) tengah mendata desa-desa yang telah siap menerima bantuan program PTSL tahun 2020.

Kepala Dinas LHP Kabupaten Muratara, Zulkifli mengatakan, program PTSL ini untuk membantu warga masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah.

"Sekarang kami masih mendata desa-desa yang sudah siap menerima bantuan, kami juga telah mengadakan rapat bersama camat dan kepala desa," kata Zulkifli, Jumat (14/2).

Desa-desa yang secara sistematis dianggap sudah lengkap akan segera mendapatkan bantuan program sertifikasi tanah tersebut.

"Nanti yang akan mendata warga masyarakat yang akan mendapat bantuan program PTSL ini adalah kepala desa masing-masing," katanya.

Kepala Kantor BPN Kabupaten Muratara, Heri Purwanto mengatakan, pemberian sertifikat tanah secara gratis ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap rakyatnya yang belum memiliki sertifikat.

"Program ini tentunya merupakan kesempatan dan peluang yang baik untuk masyarakat. Karena masih banyak masyarakat kita belum memiliki sertifikat tanah," ujarnya.

Selama ini warga masyarakat yang mungkin hanya memiliki bukti kepemilikan tanah dalam bentuk girik, kitir atau akta jual beli, namun kedepannya sudah memiliki sertifikat.

"Program ini juga untuk meminimalisir terjadinya sengketa tanah antar warga masyarakat. Jadi dengan adanya sertifikat ini kepemilikan tanah warga lebih sah lagi," katanya.

Penulis: Rahmat Aizullah
Editor: Wawan Perdana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved