Sejak Pemkab Lahat Tinggalkan BPJS Kesehatan, Banyak Kepala Daerah di Indonesia Ingin Belajar

TRIBUNSUMSEL.COM, LAHAT-Keputusan tegas Pemkab Lahat meninggalkan BPJS Kesehatan menjadi perhatian banyak daerah lain.

Informasi yang diperoleh, banyak kepala daerah yang ingin studi banding ke Lahat.

Daerah itu ingin mengetahui bagaimana bisa melayani kesehatan warga dengan hanya menggunakan KTP (kartu tanda penduduk) dan KK (kartu keluarga).

"Berita terkait Pemkab Lahat tinggalkan layanan BPJS viral. Banyak kepala daerah tak hanya di Sumsel tapi di provinsi lain yang hubungi saya untuk mempelajari kebijakan yang ditempuh Pemkab Lahat."

"Ini tidak lepas berkat bantuan kawan kawan media, "ungkap Bupati Lahat, Cik Ujang saat silaturahmi bersama awak media.

• Ratusan Peserta BPJS Kesehatan Prabumulih Terpaksa Turun Kelas, Akibat Iuran Naik

Dikatakan Cik Ujang, bagi Pemkab Lahat sendiri bagaimana bisa memberikan layanan yang terbaik bagi warga di Bumi Seganti Setungguan.
Disisi lain jika menggunakan BPJS maka Pemkab Lahat tidak cukup anggaran terlebih setelah iuaran tuk BPJS naik.

Namun demikian jika BPJS bersedia dengan anggaran yang ada tak jadi soal dan bisa melayani semua warga.

Tak hanya itu, jangan sampai dengan menggunakan BPJS pelayanan sulit dan dikeluhkan warga.

"Selain akan dijamin kemudahan, dengan KTP KK Pemkab dimungkinkan bisa menghemat karena yang dibayar hanya yang diklaim."

"Terimakasih atas dukungan warga dengan media atas kebijakan ini. Intinya ini akan kita terapkan demi kepentingan warga, "tegas Cik Ujang.

Sementara, Ketua DPRD Lahat, Fitrizal Homizi, menegaskan akan akan mendukung kebijakan Pemkab Lahat.

Yang penting kebijakan tersebut tidak memberatkan warga Lahat.

Menurut Fitrizal, jika mengikuti layanan BPJS Kesehatan akan memberatkan keuangan daerah.

• Pemkab Tinggalkan BPJS Kesehatan, Ini Potret Berobat Gratis Pakai KTP KK Warga Lahat di RSUD

Tak hanya itu, tak ada yang dilanggar dengan menggunakan KTP KK.

"Tentu kalau untuk kebaikan warga dan pemkab akan kita dukung terus, "ujarnya saat dibincangi bersama Wakil Ketua DPRD Lahat, Sri Marhaeni, Kamis (23/1).

Ditambahkan ketua Komisi IV DPRD Lahat, Arry, sampai saat ini akan gunakan KTP KK terlebih itu yang diinginkan warga.

Menurutnya, dengan KTP KK pelayanan kesehatan tidak berbelit belit.

• Pemkab Lahat Pertegas Tinggalkan BPJS Kesehatan, Usai Bertemu Dengan Manajemen BPJS

Dukungan ke Pemkab kembali di tambahkan Arry, lantaran saat ini Pemkab sedang melakukan proses pengajuan Perbub ke Gubernur dan menunggu Pergub sebagai payung hukum.

"Memang ada imbauan dari Mendagri yang tidak boleh skema ganda dalam menerapkan pelayanan kesehatan. Namun demikian kita akan dukung KTP KK terlebih jika sudah ada payung hukumnya, "tegasnya. (SP/ Ehdi Amin)