Dualisme Kepengurusan Gerindra Prabumulih, Ini Jawaban Ketua DPD Sumsel

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Kota Prabumulih saat ini ternyata sedang dalam posisi dualisme.

Ada dua pihak yang mengklaim masih memegang mandat sebagai pengurus.

Seperti diketahui, selama setahun terakhir Aryono mengetuai DPC Gerindra Prabumulih. Ia adalah anggota DPRD Prabumulih.

Namun ternyata Ketua DPD Gerindra Sumsel Kartika Sandra Desi menegaskan ketua DPC Prabumulih saat ini masih dipegang oleh Amsy Kurniawan.

"Na baru tahu saya," kata Kartika Sandra Desi, Selasa (21/1/2020).

Menurut Cici sapaan akrab Kartika, sampai sekarang Ketua DPC Prabumulih sesuai SK adalah Amsy Kurniawan, dan apabila ada pergantian ada prosesnya di DPP.

"Masalah internal di DPC, nanti akan diselasaikan melalui proses partai, nanti akan kita sikapi dengan memanggil kepengurusan DPC dan pihak- pihak terkait," tegas wakil ketua DPRD Sumsel ini.

Terkait hal itu Amsi Kurniawan angkat bicara dan protes dengan kepengurusan diduga bermasalah itu.

Tidak hanya protes, Amsi bahkan bakal melaporkan kepengurusan Gerindra Prabumulih ke Polda Sumsel, karena diduga melakukan pemalsuan tandatangan dan pencemaran nama baik dirinya.

"Saya masih ketua sah DPC Gerindra kota Prabumulih dan ada SK-nya, namun selama ini baik di spanduk, berita, ucapan dan lainnya ketua sudah berubah, selama ini saya hanya diam dan berusaha meredamnya sendiri," ungkap Amsi ketika diwawancarai, Senin (20/1/2020).

Namun kata Amsi, kepengurusan Gerindra saat ini semena-mena dan tidak ada kebersamaan antar pengurus serta seluruh pengurus lama dicopot sehingga membuat dirinya tidak tahan dan akan membongkar seluruh masalah di partai berlambang garuda itu.

"Saya sudah berkoordinasi dengan internal partai baik di tingkat DPD maupun pusat dan seluruhnya mendukung, apalagi mereka tahu kepengurusan partai Gerindra di pusat masih sah nama saya, untuk itu saya akan menempuh jalur hukum terkait masalah ini dan melapor juga ke mahkamah partai," bebernya seraya mengatakan data-data terkait pemalsuan dokumen dan pencemaran nama baik mulai dari KPU, berita, ucapan, maupun di intern partai telah dikumpulkan pihaknya.

Mantan Ketua DPD KNPI Prabumulih itu menjelaskan sejak tanggal 25 Juli 2018 dirinya tidak pernah menandatangani lagi kegiatan atau surat menyurat di DPC Gerindra kota Prabumulih.

Dengan demikian maka seluruh kegiatan partai yang berhubungan dengan tanda tangan ketua baik dari tahapan DCT, penetapan caleg terpilih, pembentukan fraksi dan lainnya Amsi sebagai ketua tidak pernah dilibatkan maupun dihubungi.

"Selama ini saya ada, handphone saya aktif tapi tidak pernah ada pemberitahuan tiap ada permasalah penting. Saya sudah cek di KPU seluruh tandatangan saya dipalsukan jadi secara otomatis keputusan selama ini tidak sah, padahal saya masih Ketua sah diakui pusat kenapa tidak menghubungi saya," bebernya.

Lebih lanjut Amsi menuturkan, untuk mekanisme pergantian ketua dan pengurus di partai Gerindra tidak sama seperti di partai lain dan mudah karena harus melalui beberapa tahapan. "Di Gerindra memang tanpa Musda, tapi prosesnya tidak mudah untuk gonta-ganti ketua ada mekanisme yang harus dilalui dan butuh waktu lama. Selain itu SK kepengurusan langsung diperiksa dan ditandatangani oleh ketua umum Bapak Prabowo Subianto, kami ada tali komando bukan asal ada mosi tak percaya lalu di ganti," bebernya.

Disinggung jika sejak awal pencalonan DPRD Prabumulih semua dokumen diduga dipalsukan maka bagaimana nasib tiga dewan terpilih, Amsi belum bisa memastikan dan dirinya hanya akan melakukan tahapan terlebih dahulu.

"Jelasnya saya akan menuntut masalah itu, kalau masalah tiga anggota dewan nanti masalah KPU dan partai, yang akan kita tuntut adalah oknum anggota partai yang memalsukan tanda tangan," katanya.

Sementara, Aryono ketika diwawancarai di gedung DPRD Prabumulih mengatakan, masalah Amsi dari DPD terhitung mulai Juli 2018 tak bisa dihubungi lagi sehingga kepengurusan DPD Gerindra diambilalih oleh koordinator wilayah Partai Gerindra Sumsel Asgianto.

"Jadi mulai dari tanda tangan dan segala sesuatunya itu, korwil yang tanda tangan di sini. Kalau masalah status Amsi itu diberhentikan tidak hormat, untuk ketua sekarang alhamdulillah ditunjuk kemarin itu kita tapi berkas masih di ketum DPP Gerindra pak Prabowo," ungkapnya.

Aryono membantah keras berkas-berkas selama ini dipalsukan dan menganggap pernyataan dari Amsi tersebut sah-sah saja.
"Berkas-berkas dipalsukan itu tidak, biasa saja klarifikasi macam itu. Jadi dia itu tidak pernah hadir di sini mulai dari Juli 2018 itu," bebernya.

Lebih lanjut Aryono menambahkan, SK pengantar dari DPD terkait kepengurusan baru telah disampaikan ke DPP dan telah masuk hanya tinggal menunggu tanda tangan ketua umum Gerindra. "Berkas sudsh masuk, tapi belum ditandatangani Pak Prabowo. Terkait mau lapor ke Polda, silahkan saja itu wajar dan insyaallah kita akan siap," tambahnya.