Berita PALI

Kadis PMD PALI Sidak, Kecewa Temukan Banyak Kantor Kades Kosong dan Tak Paham Administrasi

Sidak dipimpin langsung Kadis PMD PALI, A Gani Ahmad bersama Kabid Pemerintahan dan Pendapatan Desa Rizal Pahlefi dan Plt Kasi Administrasi Desa Feri

Kadis PMD PALI Sidak, Kecewa Temukan Banyak Kantor Kades Kosong dan Tak Paham Administrasi
Sripo/ Reigan
Kepala Dinas PMD PALI, A Gani Ahmad saat melakukan sidak ke Kantor Kepala Desa (Kades) yang ada di Kabupaten PALI, Kamis (16/1/2020) 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALI-Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor kepala desa (Kades) di Bumi Serapat Serasan, Kamis (16/1/2020).

Sidak dipimpin langsung Kadis PMD PALI, A Gani Ahmad bersama Kabid Pemerintahan dan Pendapatan Desa Rizal Pahlefi dan Plt Kasi Administrasi Desa Feri Setiawan.

A Gani kecewa dengan kinerja kades karena beberapa kantor di Kecamatan Talang Ubi dan Kecamatan Tanah Abang banyak kosong.

Kades dinilai belum maksimal memberdayakan perangkat desanya.

Kepala Dinas PMD PALI, A Gani Akhmad mengatakan, saat Sidak ketika ditanya administrasi kantor dan aturan-aturan yang berkaitan dengan pemerintahan desa serta aset desa, ada salah satu di antara Kades yang berkeringat dingin dan kalang kabut karena tidak bisa menunjukkan administrasinya dan buku catatan aset.

"Kita minta Kades bisa memaksimalkan dan memberdayakan semua perangkat desa dan elemennya yang ada di desa," ungkap Gani.

Dari itu, menurut Gani, agar dapat memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dan tidak boleh lagi ada yang berkantor di rumah apapun alasannya.

"Kemudian, bagi desa yang belum mempunyai kantor dapat berkantor di balai desa karena mereka punya dana bahkan mendapat gaji dan tunjangan," ungkapnya.

Selain itu, dirinya juga meminta Kades bisa melengkapi semua buku administrasi sebagaimana diatur di dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa kurang lebih 24 jenis buku, maksimal diberi tempo paling lama 3 bulan.

"Melakukan penataan dan menghimpun semua aset yang ada di desa masing-masing, baik aset bergerak atau aset yang tidak bergerak, bila terdapat kerusakan dan kehilangan status kepemilikannya seperti surat tanah, keterangan hibah dll. Segera untuk dilakukan penertiban," jelasnya

Gani melanjutkan, bagi kades, aparatur desa dan elemennya, bila tidak melaksanakannya maka akan diberikan sanksi bahkan akan ditunda pembayaran gaji dan tunjangan.

"Sidak ini tetap akan dilanjutkan ke semua kades secara rutin dan berkelanjutan. Dan diminta kepada semua camat untuk melakukan pembinaan terhadap semua kepala desa di wilayahnya masing-masing," ujarnya.(SP/ Reigan)

Editor: Wawan Perdana
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved