Wakil Bupati OKU Johan Anuar Ditahan

Ini Perjalanan Kasus Tanah Kuburan yang Menjerat Wakil Bupati OKU Johan Anuar

Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Johan Anuar resmi ditahan setelah menjalani pemeriksaan 13 jam di Polda Sumsel, Selasa (14/1/2020)

Penulis: M. Ardiansyah | Editor: Wawan Perdana
TRIBUNSUMSEL.COM/RETNO WIRAWIJAYA
Wakil Bupati OKU Drs Johan Anuar ditahan Polda Sumsel, Selasa (14/1/2020) malam. 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Johan Anuar resmi ditahan setelah menjalani pemeriksaan 13 jam di Polda Sumsel, Selasa (14/1/2020).

Johan Anuar terjerat kasus mark up pembelian lahan kuburan di Baturaja.

Rangkaian pemeriksaan terhadap Wakil Bupati OKU tersebut dilakukan penyidik mulai pukul 09.00 hingga pukul 22.00.

Diketahui Johan Anuar memenuhi panggilan penyidik setelah mendapat surat panggilan yang ketiga kalinya.

Sebelumnya, Johan Anuar dua kali mangkir dalam pemeriksaan.

Sebelum ditahan, johan dua kali ditetapkan sebagai tersangka dugaan markup dana kuburan.

Kasus ini sempat mangkrak dan ditutup karena Polda Sumsel kalah praperadilan yang diajukan Johan Anuar di Pengadilan OKU.

Padahal persidangan di Pengadilan Tipikor Palembang menetapkan empat orang menjadi terpidana yakni Hidirman (pemilik lahan), Najamudin (Kepala Dinas Sosial OKU), Ahmad Junaidi (mantan Asisten I OKU) dan Umortom (mantan Sekda OKU).

Dalam persidangan, keempat terpidana ini menyebutkan bila Johan Anuar menerima uang Rp 1 miliar lebih dari uang markup yang dilakukan.

Pembelian lahan kuburan untuk TPU Baturaja OKU, menggunakan APBD OKU tahun 2012 senilai Rp 6 miliar.

Dari penyelidikan, pembelian lahan kuburan terssebut sengaja di markup hingga negara mengalami kerugian senilai Rp 3.49 miliar.

Kalah di Praperadilan

Wakil Bupati OKU, Johan Anuar kembali ditetapkan sebagai tersangka kedua kalinya oleh Polda Sumsel.

Johan kembali mengajukan praperadilan.

Hakim yang memimpin jalannya persidangan gugatan Wakil Bupati OKU Johan Anwar, menolak seluruhnya gugatan yang diajukan Johan Anuar melalui kuasa hukumnya terhadap Ditreskrimsus Polda Sumsel.

Halaman
12
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved