Berita Muara Enim

Pemkab Muara Enim Tetap Pakai BPJS Kesehatan Meski Anggaran PBI Hanya Cukup 6 Bulan

Pemkab Muaraenim memastikan anggaran dana untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan hanya cukup untuk enam bulan

Penulis: Ika Anggraeni | Editor: Wawan Perdana
Tribun Sumsel/ Ika Anggraeni
Sekda Muara Enim, Hasanudin jelaskan anggaran BPJS Kesehatan 

TRIBUNSUMSEL.COM, MUARAENIM-Pemkab Muaraenim memastikan anggaran dana untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan hanya cukup untuk enam bulan.

"Dengan adanya kenaikan BPJS tahun 2020 ini tentu saja membuat anggaran yang telah kita anggarkan hanya cukup untuk membayar BPJS masyarakat selama 6 bulan kedepan," kata Plt Bupati Muaraenim melalui Sekda Hasanudin saat dikonfirmasi oleh Tribunsumsel.com, Minggu, (5/1/2020).

Dikatakan Sekda, jika tidak ada tambahan dalam Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah pusat maka kekurangan itu harus diupayakan dalam APBD Perubahan.

"Kita tidak akan meninggalkan BPJS, karena ini adalah program pemerintah pusat, kita akan tetap menggunakan BPJS, cuma kita minta pihak BPJS tidak lagi menunggak pembayaran ke RS HM Rabain,"

"Karena premi masyarakat yang kita bayari itu kita bayar cash and carry," katanya.

Putuskan Tinggalkan BPJS Kesehatan, Pemkab Lahat Yakin Tak Langgar Aturan, Ini Dalilnya

Tak hanya itu saja lanjutnya, Pemkab juga akan mengevaluasi sistem administrasi Rumah Sakit HM Rabain Muaraenim terkait pengurusan klaim ke BPJS.

"Jangan sampai terlambat sehingga, kalau sudah waktunya pengajuan klaim langsung bisa diajukan sehingga BPJS juga bisa bayar tepat waktu dengan kita," katanya.

Selain itu lanjutnya dengan kenaikan tarif iuran premi, pihaknya meminta agar BPJS juga melakukan evaluasi menyeluruh disemua bidang terutama di bidang pelayanan.

"Sehingga bisa memuaskan hati masyarakat dengan pelayanan prima, karena kenaikanya ini tidak sedikit, jadi jangan sampai masyarakat kecewa," katanya.

Ini Komenetar Warga Lahat USai Pemkab Putuskan Lepas dari BPJS Kesehatan

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Muaraenim, Vivi Maryani mengatakan dengan adanya kenaikan premi BPJS sudah dipastikan anggaran yang harus disiapkan untuk program berobat gratis bagi masyarakat Kabupaten Muaraenim.

"Tahun 2019 untuk anggaran berobat gratis, kita anggarkan sebesar Rp 56 Miliar, dan dengan ada kenaikan ini tentu saja anggarannya jadi harus ditambah menjadi Rp 95 Miliar atau bertambah sekitar Rp 39 miliar," ungkapnya.

Dikatakan Vivi, Kenaikan BPJS bervariasi diantaranya Untuk Kelas III dari Rp 25 ribu menjadi Rp 42 ribu perbulan, Kelas II dari Rp 51 ribu menjadi Rp 110 ribu perbulan dan kelas I dari Rp 80 menjadi Rp 160 ribu perbulan.

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved