Ini Komenetar Warga Lahat USai Pemkab Putuskan Lepas dari BPJS Kesehatan

TRIBUNSUMSEL.COM, LAHAT - Langkah Pemkab Lahat meninggalkan BPJS Kesehatan dan beralih menggunakan KTP dan Kartu Keluarga (KK) dalam memberikan pengobatan gratis kepada warga mendapat sambutan dan dukungan warga di Bumi Seganti Setungguan Lahat.

Bagi warga tidak penting soal kartu yang terpenting pelayanan kesehatan terbaik untuk warga.

"Kita sangat dukung. Apalagi jika dengan hanya pakai KTP KK pelayanan untuk warga akan lebih baik. Saya sependapat jika dengan KTP KK akan lebih efektif, efesien dan ekonomis."

"Pemkab lebih bisa berhemat dan dana kesehatan yang tak terpakai bisa untuk keperluan lain karena dengan KTP KK Pemkab hanya bayar yang sakit saja," ujar Kandar (56) salah satu buruh di Lahat, saat diminta pendapatnya, Sabtu (4/1).

Senada, Fitri (35) ibu rumah tangga ini bertutur jika Pemkab Laha sudah mengkaji untuk tidak menggunakan BPJS maka jangan ragu jalankan saja. Intinya, katanya warga hanya minta jika sakit bisa berobat dengan baik dan gratis.

"Kalau KTP bisa lebih baik kenapa harus BPJS. Apalagi katanya sakit atau gak warga tersebut hatus tetap bayar. Namun selaku warga kami minta jangan sampai kebijakan Pemkab tersebut bertolak belakangan dengan rumah sakit. Nanti paski berobat RS gak terima karena hanga pakai KTP. Harus ada kepastian untuk warga," pintanya.

Keputusan Pemkab Lahat meninggalkan BPJS Kesehatan dan beralih ke menggunakan KTP dan Kartu Keluarga (KK) dalam memberikan pengobatan gratis kepada warga ternyata sudah dikaji secara mendalam.

Pemkab Lahat memastikan tidak ada pelanggaran dalam kebijakan tersebut.

"Ya tentu sudah kita kaji. Mengapa kita pindah ke KTP KK karena kita tidak memiliki angaran untuk dititipkan ke BPJS. Selama ini kita harus bayar Rp46 miliar. Dengan kenaikkan yang ada ini kita tak sanggup. Gak ada yang kita langgar aturan atau apapun karena anggaran kita tak memungkinkan. Sementara, berobat gratis ini harus tetap jalan," jelas Plt Kepala Dinas Kesehatan Lahat, Ponco Wibowo, SKM, MM, saat dihubungi, Sabtu (4/1).

Dijelaskan Ponco, beda BPJS dan KTP KK hanya pada pembayaran. Dengan KTP Pemkab Lahat hanya bayar yang sakit saja. Sementara kalau BPJS, ada tidaknya yang sakit harus tetap bayar. Diungkapkanya, ada
168.385 jiwa warga Lahat yang selama ini diklalim ke BPJS.

"Lagian kan itu untuk warga kelas III saja. Untuk TNI-Polri dan PNS tetap," ujarnya.

Sementara itu, terkait kesiapan pelayanan KTP KK sendiri, kata Ponco Pemkab Lahat telah bekerjasama dengan RS Besemah Kota Pagar Alam, RS Arbain Muara Enim, RSMH Palembang dan tentunya RSUD Lahat.
Bahkan, katanya Pemkab akan terus mengajak kerjasama RS lain seperti RS Charitas Palembang. Untuk itu, bagi warga yang berobat diempat RS tersebut cukup dengan KTP KK saja.

"Insaallah pelayanan akan lebih baik walau KTP KK. Nanti RS yanv kita kerjasamakan akan klaim ke Pemkab Lahat,"tegasnya.

Sebelumnya, wakil Bupati Lahat, Haryanto SE MM MBA, yang sebelumnya melalui BPJS Kesehatan. Tahun ini resmi beralih, cukup menggunakan KTP dan Kartu Keluarga (KK). Peralihan ini dikarenakan, naiknya iuran dari BPJS Kesehatan.

Haryanto membenarkan, bagi masyarakat Lahat yang ingin berobat, saat ini cukup menggunakan KTP dan KK. Bahkan meskipun tidak menggunakan BPJS Kesehatan, bagi masyarakat yang terpaksa rawat jalan ke RSMH Palembang juga tetap bisa menggunakan KTP dan KK.