Uji Kompetensi untuk Seleksi Pengurangan PHL di Prabumulih, Pegawai Mulai Cemas

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH-Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Prabumulih menggelar uji kompetensi beberapa hari lalu.

Setelah itu, ribuan pegawai harian lepas (PHL) di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih mengaku makin resah.

Penyebabnya, beredar isu jika pemerintah melakukan uji kompetensi untuk melakukan pengurangan setengah atau 50 persen dari jumlah sekitar 3827 PHL.

Tidak hanya isu itu, beredar juga isu jika dengan pengurangan tersebut maka gaji PHL yang lulus akan dinaikkan setara dengan Upah Minimum Rata-rata (UMR).

Hal itu membuat para pekerja harian lepas menjadi panik dan cemas lantaran khawatir tidak akan lulus dalam uji kompetensi itu.

• Pemkab Empat Lawang Minta Bantuan Pemerintah Pusat Perbaiki Jembatan Desa Niur

"Kami cemas sekarang ini, apa kriteria yang lulus, apakah hanya akan melihat hasil uji kompetensi itu saja. Karena kami bekerja sudah rajin, fingger print terus,"

"Kami khawatir tidak lulus, sia-sia saja kami bekerja bertahun-tahun," ungkap satu diantara PHL enggan namanya disebutkan ketika dibincangi, Senin (9/12/2019).

Hal yang sama disampaikan Ani, PHL lainnya yang mengaku sangat resah dengan isu yang beredar di sesama jika akan banyak PHL dikurangi pemerintah kota Prabumulih.

"Kalau lulus iya enak katanya gaji bakal dinaikkan, nah kalau tidak lulus mau kemana lagi kita, umur sudah tua jadi PHL sudah bertahun-tahun tapi tidak lulus, malang sekali nasib kami," katanya seraya berharap lulus.

Menanggapi isu itu Wakil Walikota Prabumulih, Andriansyah Fikri membenarkan uji kompetensi itu dilakukan untuk pengurangan PHL di lingkungan Pemerintah kota Prabumulih.

• Ribuan PHL Prabumulih Ikuti Uji Kompetensi, PHL Siluman Prioritas Tidak Lulus

Hanya saja ia belum mau berkata banyak berapa jumlah yang akan dilakukan pengurangan.

"Kalau tidak berkurang untuk apa kita lakukan uji kompetensi, namun untuk jumlah belum tau berapa banyak," ujarnya ketika diwawancarai usai memberikan dana insentif pekerja sosial di pendopoan rumah dinas walikota Prabumulih.

Namun Fikri tak menampik ketika ditanya jika isu beredar pengurangan akan dilakukan terhadap sekitar 1000 PHL.

"Bisa jadi demikian, jelasnya uji kompetensi ini agar PHL profesional dan kinerja meningkat jangan sampai datang bekerja hanya untuk melepas biar keluar rumah saja tapi tidak bekerja. Jangan jadi PHL biar ada aktivitas asal kelaur rumah saja," bebernya.

Disinggung mengenai isu gaji PHL akan naik, suami Reni Indayani itu mengaku jika target Walikota bersama dirinya dulu memang akan meningkatkan kesejahteraan para pekerja harian lepas.

• Sampai Pensiun CPNS Prabumulih yang Lulus Tidak Boleh Pindah

"Target kita kemarin kalau tidak ada penambahan zaman dulu maka akan dinaikkan karena sudah kita hitung-hitung kalkulasinya. Namun zaman pemerintah kemarin (Plt-red) ada penambahan 2000 PHL membuat jumlah bengkak."

"Ke depan Insyaallah kesejahteraan akan dipikirkan dan akan disesuaikan jenjang pendidikan," jelasnya.

Sementara Kepala BKPSDM Pemkot Prabumulih, Beny Rizal sebelumnya mengungkapkan jika uji kompetensi seluruh pekerja harian lepas tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan politik.

"Uji kompetensi ini untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan para pegawai harian lepas, tidak ada sangkut pautnya dengan politik," bebernya.

Sedangkan Sekda Prabumulih, Elman ST MM mengaku dalam seleksi semua akan sama dan yang diprioritaskan tidak lulus adalah yang pekerja harian lepas siluman atau ada nama namun tidak pernah ikut kerja.

"Kalau PHL Siluman itu akan prioritas tidak lulus, jelasnya kinerja atau disiplin mereka itu utama," katanya.