Sebut Masyarakat Belum Siap, Joncik Muhammad : Pilkada Asimetris Ideal Saat Ini

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Polemik pelaksanaan pilkada langsung masih menjadi sorotan.

Banyak pihak yang menilai pelaksanaan pilkada tersebut banyak efek negatif dibanding efek positifnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga menilai pilkada langsung tidak memiliki dampak yang baik serta memunculkan masalah baru.

Karena itu, Ia mencetuskan usul membuat sistem pilkada asimetris.

Ketua DPD PAN Empat Lawang Joncik Muhammad menilai, Pilkada asimetris bisa menjadi ideal dan alternatif untuk saat ini, mengingat setiap daerah memiliki ke khasannya masing- masing.

Meski bergitu, Bupati Empat Lawang ini, semua perlu pengkajian yang mendalam sebelum diterapkan.

• Lantai Besi 2 Jembatan Patah di Muratara, Sejumlah Kendaraan Terperosok

"Memang kalau Pilkada langsung merupakan demokrasi yang paling baik, tapi bagi kita itu perlu kajian serius, karena undang- undang dasar kita mengatakan, demokarasi itu tidak perlu pemilihan langsung, tapi bisa dengan asas pemusyawaratan pemufakatan," katanya, Selasa (26/11/2019).

Ketua Korps Alumni HMI (KAHMI) Sumsel ini sependapat, dengan usulan Mendagri untuk wacana Pilkada asimetris.

Sebab, dari indeks demokrasi mungkin tidak lebih baik dan mengungkapkan cost politik Pilkada cukup besar pastinya.

"Kalau secara pribadi, saya sudah merasakan dua hal tersebut, baik Pilkada lewat DPRD (pelaku sebagai anggota DPRD di Lahat) dan Pilkada langsung (sebagai calon Bupati)."

"Menurut saya masyarakat kita ini, belum siap untuk Pilkada langsung itu, karena dampaknya bisa pecah dan terbelah dibawah berpanjangan, dimana keluarga bisa bermusuhan juga," ujarnya.

• Rektor Universitas Taman Siswa Palembang Minta Keinginan Amandemen UUD 1945 Diredam

Kemudian, jika tingkat kesejahteraan masih terjadi dibawah, maka perilaku akan terjadi money politic atau politik uang yang luar biasa, dan hal itu akan jadi jlek sekali kedepannya bagi demokrasi yang ada.

"Masyarakat memilih bukan karena program visioner atau misi- misi, calon kedepan akan berbuat apa, melainkan apa yang dikasihkan ke mereka, dan itu sangat jelek sekali untui demokraai kedepan," ucapnya.

Mantan anggota DPRD Sumsel ini tak menampik, jika Pilkada langsung adalah demokrasi yang ideal, tapi substansinya tidak tercapai.
Dimana, masyarakat memilih pemimpin bukan karen programnya atau akan berbuat, tapi apa yang didapat saat itu.

"Sehingga munculah kepala daerah pengusaha dan pemodal, atau orang dibelakang pemodal. Tentu apa yang disampaikan Mendagri jadi kenyataan, sehingga mereka terpilih yang mengeluarkan duit banyak, berpikir untuk mengembalikan modal saat menjabat, dan akibatnya banyak kepala daerah terjerat OTT (Operasi Tangkat Tangan)," bebernya.

Ditambahkan Joncik, dengan kondisi di daerahnya yang dari segi keamanan masih dibilang rawan terjadi perpecahan bagi masyarakatnya, bisa saja pelaksanaan Pilkada di Empat Lawang dilaksanakan secara tidak langsung atau lewat DPRD.

"Kalau pribadi? saat ini masih lebih baik Pilkada tidak langsung. Kenapa? soal akan adanya indikasi money politik di DPRD nantinya, tinggal diperketat saja pengawasan, karena lebih muda mengawasinya. Senab maksimal untuk anggota DPRD Sumsel saja hanya 75 orang tinggal dilakukan pengawasan maksimun, negara bisa melakukan pengawasan disadap atau sebagainya jelang atau hari H pemilihan itu," tuturnya.

Jika dibanding mencegah money politik di masyarakat, seperti di Sumsel untuk mengawasi masyarakatnya yang berjulah sekitar 5,4 juta pemilih akan dirasa lebih sulit.

Sehingga DPRD yang merupakan represantif rakyat, akan memilih kandidat dari segi kualitas, kapibalitas, visi kedepan dan program yang akan dibuat lebih baik.

"Apabila ada money politik oleh DPRD, Begitu ketahuan tangkap dan beri efek jera, dengan hukuman yang maksimal serta dimiskinkan bila perlu," tandasnya.

Meskipun begitu, Joncik mengaku menyerahkan sepenuhnya ke negara untuk melanisme Pilkada kedepan, sebab apapun putusan nanti ia akan siap melaksanakannya.

"Bukan saya takut dipilih rakyat, toh saya juga menang dipilih rakyat secara langsung di Pilkada 2018 lali, tapi ini untuk kepentingan bangsa dan negara."

"Meski ada pengamat yang ngomomg ini kemunduran demokrasi, tapi menurut aku, kalau berbicara Indonesia bukan hanya demokrasi prosedural saja, tapi substansi demokrkasi tidak menemui kenyataan. Tetapi dengan perwakilan prosedurnya, mala substansinya akan melahirkan kepala daerah yang ideal," ungkapnya.