Dewan Sumsel Berang, Temukan Pengerjaan Jalan Provinsi Seperti Ini

Komisi IV DPRD Sumsel mengaku berang, atas pengerjaan jalan provinsi yang menggunakan anggaran APBD di beberapa titik di Sumsel

Dewan Sumsel Berang, Temukan Pengerjaan Jalan Provinsi Seperti Ini
ISTIMEWA
Dewan Sumsel Berang, Temukan Pengerjaan Jalan Provinsi Seperti Ini 

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Komisi IV DPRD Sumsel mengaku berang, atas pengerjaan jalan provinsi yang menggunakan anggaran APBD di beberapa titik di Sumsel, terkesan mubazir atau sia-sia.

Hal ini diungkapkan anggota Komisi IV DPRD Sumsel David Hadrianto Al Jufri bersama jajarannya, selepas melakukan kunjungan kerja pada pengerjaan jalan akses Palembang- Banyuasin tembus Talang Buluk, dan Jalan Noerdin Panji Palembang, Selasa (5/11/2019).

"Hasil kunjungan kami di Jalan Noerdin Panji dan Jalan akses Palembang- Banyuasin tembus Talang Buluk, ternyata ditemukan jalan tidak sesuai spack dan terkesan mubazir dan menghabiskan anggaran," kata David.

Menurut mantan ketua DPRD Empat Lawang ini, di jalan Palembang- Banyuasin itu, padahal jalan sudah cor beton tetapi pengerjaan pengaspalan tidak sesuai spack yang ada. Dimana penghaspalannya tidak merata, dan tinggi sebelah.

Sedangkan jalan Noerdin Panji, yang seharunya dilakukan perbaikan atau pemeliaraan berkala pada spot- spot (titik) yang berlubang, namun pengerjaannya di perbanyak. Sehingga pengerjaan yang menggunakan anggaran APBD Induk 2019 itu, harus kembali dianggarkan pada ABT (Anggaran Belanja Tambahan).

"Jadi, ada sedikit kecewa dengan spack yang ada dan terlihat sembrono pihak PU dan kontraktor termasuk konsultannya. Jadi kami ingatkan kepada mereka untuk mengerjakan apa yang sudah jadi semesetinya, dan jangan ada kesan mengamburkan anggaran," tandasnya.

Ketua Komisi IV DPRD Sumsel MF Ridho menambahkan, jika penganggaran jalan akses Palembang- Banyuasin itu menelan biaya sekitar Rp 2,1 miliar dengan panjang jalan 1,29 km, sedangkan pemeliaraan Jl Noerdin Panji menelan anggaran sekitar Rp 3 miliar untuk jalan sepanjang 2,8 km (untuk satu ruas), melalui APBD Induk Sumsel 2019.

"Kami menjalankan fungsi pengawasan penggunaan APBD 2019, dan pelaksanaan sudah jalan, dimana ini perlu diperketat lagi. Jadi kami imbau PU dan konsultan yang mengawasi kontrak untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai kontraknya. Kalau jalan sesuai spack tingkat keasuasn lebih lama, awet, bukan baru dikerjakan jalan sudah rusak kembali," kesalnya.

Dilanjutkan Ridho, pihaknya sudah berkoordinasikan dengan pihak dinas dan pihak pelaksana apa yang jadi temuan dilapangan ini, bisa ditindaklanjuti dan diperbaiki karena masih dalam pelaksanaan serta masih kontrak.

"Termasuk juga paket pekerjaan kegiatan lain akan kita awasi, ini baru sample kunjungan perdana komisi IV nanti lainnya kita jadwalkan. Karena ini pengerjaan menggunakan anggaran induk, harusnya pengerjaan sudah finishing dan meningkatkan kualitas pembangunannya, mengingat tujuan pembangunan jalan sesuai teknis yang dibuat PU," tukasnya.

Terpisah Kabid Jalan PU BM Muchtar, terkait hal itu pihaknya akan memanggil PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) untuk mengetahui hasil peninjauan DPRD.

"Memang sebenarnya, kami ingin mendampingi mitra kami komisi IV DPRD Sumsel, tapi kebetulam kita ada pemeriksaan BPK jadi tidak bisa. Namun temuan ini akan kita tindaklanjuti," pungkasnya.

Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Prawira Maulana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved