Seleksi CPNS 2019

Pemkab Muratara Bakal Terapkan Penerimaan CPNS 2019 Berdasarkan KTP, Tunggu Kebijakan Bupati

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) bakal meniru kebijakan Pemkot Lubuklinggau dalam penerimaan CPNS 2019.

Pemkab Muratara Bakal Terapkan Penerimaan CPNS 2019 Berdasarkan KTP, Tunggu Kebijakan Bupati
Rahmat Aizullah /Tribun Sumsel
Kantor BKPSDM Kabupaten Muratara di Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara. 

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Rahmat Aizullah

TRIBUNSUMSEL.COM, MURATARA - Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) bakal meniru kebijakan Pemkot Lubuklinggau dalam penerimaan CPNS 2019.

Kebijakan tersebut ialah memprioritaskan pelamar seleksi CPNS yang berdomisili Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Muratara.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Muratara, Ralin Jufri didampingi Kabid Manajemen dan Kepegawaian, Ahmad Rifa'i, Kamis (31/10/2019).

Ralin mengatakan, kebijakan memprioritaskan KTP lokal dalam penerimaan CPNS 2019 tersebut rencananya baru tahun ini akan diterapkan di Muratara.

"Kami BKPSDM akan menyampaikan permohonan kepada pak bupati, mudah-mudahan nanti ada kebijakan dari pak bupati tentang KTP lokal ini," katanya.

Ralin menjelaskan, pengutamaan KTP lokal tersebut nantinya akan diberlakukan untuk formasi-formasi tertentu seperti guru, bidan dan perawat.

Sedangkan untuk formasi lain seperti dokter, dokter spesialis, analisis dan teknis tetap terbuka untuk pelamar dari seluruh daerah di Indonesia.

Ralin menambahkan, rencana penerapan kebijakan prioritas KTP lokal ini sudah pihaknya konsultasikan dengan DPRD Kabupaten Muratara.

"Kami sudah berkonsultasi dengan DPRD dan mereka sangat setuju selagi tidak menyalahi aturan," ujarnya.

Rencana ini kata Ralin berdasarkan hasil studi dan kajian ke daerah lain, seperti Kota Lubuklinggau yang sudah memberlakukan kebijakan prioritas KTP lokal.

"Memang prioritas KTP lokal ini tidak ada aturannya diperbolehkan atau tidak, hanya saja ada kebijakan dari pemerintah daerah, seperti yang dilakukan oleh Pemkot Lubuklinggau," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Muratara, Efriyansyah menanggapi positif terkait wacana kebijakan prioritas KTP lokal dalam penerimaan CPNS 2019 tersebut.

Pihaknya sangat menyetujui kebijakan itu karena untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada putra daerah Kabupaten Muratara.

"Bagus itu, kami sangat mendukung, itu artinya ada peluang yang lebih besar bagi putra daerah kita. Asalkan tidak bertentangan dengan aturan yang ada," ujarnya. (cr14)

Penulis: Rahmat Aizullah
Editor: Prawira Maulana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved