DPD Demokrat Sumsel Protes Keras Usulan Pimpinan DPRD PALI, Ini Pasalnya

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai Demokrat Sumsel menyatakan protes keras, terhadap proses usulan dan penetapan pimpinan definitif

DPD Demokrat Sumsel Protes Keras Usulan Pimpinan DPRD PALI, Ini Pasalnya
Logo Partai Demokrat

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai Demokrat Sumsel menyatakan protes keras, terhadap proses usulan dan penetapan pimpinan definitif DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dari partai Demokrat yang tidak sesuai rekomendasi DPP Demokrat.

Protes keras ini diungkapkan ketua Badan Pembinaan Organisasi, kader dan Keanggotan DPD Demokrat Sumsel Firdaus Hasbullah, setelah menggelar rapat pimpinan partai Demokrat Sumsel, Kamis (3/10/2019).

"Terkait unsur pimpinan dari partai Demokrat di DPRD PALI, kami protes keras atas hasil sidang paripurna penguman pimpinan DPRD PALI pada 1 Oktober lalu. Yang mana, nama yang direkomendasikan DPP Demokrat tidak sesuai, dan cenderung ada permainan," kata Firdaus.

Menurut Firdaus, adanya "pengangkangan" SK yang telah dikeluarkan DPP dengan ditandatangani Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Sekjen Hinca IP Panjaitan ini sangat disayangkan, dan terkesan ada pihak- pihak lain ingin membuat kegaduhan di internal partai Demokrat.

Padahal sesuai SK DPP nama yang direkomendasikan jadi pimpinan DPRD PALI yaitu Muh Budi Hoiru, namun nyatanya dalam paripurna diusulkan Devi Harianto yang tak lain ketua DPC Demokrar PALI.

"Padahal SK rekomendasi DPP tersebut telah diberikan sebulan lalu, tapi nyatanya tetap tidak digubris," jelasnya.

Terkait hal itu, pihaknya meminta Bupati PALI selaku atasan Sekretaris DPRD PALI, untuk melalukan tindakan. Sebab proses usulan nama tersebut tidak sesuai dan cenderung mencampuri urusan partai Demokrat.

"Jadi kami minta dalam hal ini Sekwan PALI yang merupakan bawahan Bupati, untuk tidak memprosesnya dan ikut campur internal Demokrat. Ke Bupati kami minta untuk menindaknya dengan tidak meneruskannya ke Gubernur Sumsel, karena ini juga sudah membuat kegaduahan jelang Pilkada," cap Firdaus.

Ditambahkan alumni FH UMP ini, pihaknya sudah membuat surat ke Bupati untuk keberatan tersebut, yang ditembuskan ke DPRD setempat, Gubernur Sumsel, hingga DPP Demokrat, karena hal ini menyangkut marwah partai.

"Soal adanya pembangkangan kader Demokrat di PALI yang tidak melanjuti instruksi partai, pasti ada sanksi partai. Sebab ini menyangkut marwah partai karena ditandatangani ketum dan sekjen DPP Demokrat. Mengingat itu juga surat resmi," tandasnya.

Sementara ketua DPRD PALI sementara Mulyadi yang dihubungi mengaku, pihaknya menjalankan proses yang ada saja. Namun jika dikemudian hari ada kekeliruan, maka putusan itu bisa dibatalkan.

"Soal internal partai Demokrat itu bukan ranah kita. Dan kita sudah sampaikan kepada keduanya (M Budihairo dan Devi), jika ada kekeliruan dikemudian hari, putusan yang dibuat bisa ditinjau ulang mengingat saat ini sedang proses," pungkasnya.

Captio : SK DPP Demokrat yang ditandatangani Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Sekjen Hinca IP Panjaitan terkait penetapan wakil ketua DPRD PALI dari Demokrat

Penulis: Arief Basuki Rohekan
Editor: Prawira Maulana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved