Banyak Aduan Terkait Pungutan di Sekolah Negeri, Ombudsman Siap Beri Perlindungan
Masih adanya pengaduan masyarakat terkait pungutan SPP atau pungutan lainnya di sekolah negeri, Ombudsman Perwakilan Sumsel
Penulis: Melisa Wulandari | Editor: Prawira Maulana
lihat foto
Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Melisa Wulandari
TRIBUNSUNSEL.COM, PALEMBANG - Masih adanya pengaduan masyarakat terkait pungutan SPP atau pungutan lainnya di sekolah negeri, Ombudsman Perwakilan Sumsel siap memberikan perlindungan kepada wali murid yang ingin mengadukan sekolah yang masih melakukan pungutan.
"Jadi saat itu rencana Gubernur akan mengeluarkan Pergub tentang Klasterisasi Pendidikan tapi sampai sekarang kejelasan terkait itu belum keluar dan belum jelas," ujar Kepala Perwakilan Ombudsman Sumsel M Adrian Agustiansyah SH MHum.
Terakhir ada surat edaran 2 Agustus 2019 dari Dinas Pendidikan Sumsel yakni melarang sekolah-sekolah untuk melakukan pungutan dalam bentuk apapun.
Karena belum jelasnya klasterisasi sekolah di lingkungan Disdik Sumsel, maka dari itu Kadisdik Sumsel mengeluarkan surat edaran pada 2 Agustus 2019 lalu terkait pungutan ini.
"Jadi isinya melarang tidak boleh ada pungutan," ujarnya.
"Sebenarnya tanpa dikeluarkan surat edaran itu dalam Permendikbud sudah jelas apalagi untuk sekolah-sekolah negeri atau tambahan uang dalam bentuk apapun itu," jelasnya.
Karena selama ini menurutnya ada saja dari pihak sekolah yang mencari alasan untuk uang tambahan.
"Bayar listrik, AC, alasan sekolah ya seperti itu. Apalagi misal komite yang mungut," katanya.
"Komite itu hanya boleh mungut uang sumbangan, kalau sumbangan itu domainnya tidak boleh ditentukan jumlahnya, waktunya dan sanksinya," jelasnya.
Contoh penggalangan dana untuk pembangunan masjid.
"Butuh dana Rp 200 juta dan bagi walimurid yang ingin menyumbang ini rekeningnya, yang namanya sumbangan itu ya gak boleh ditentukan jumlahnya dan tidak boleh ada hukuman kalau misal gak kasih sumbangan," ujarnya.
"Dan terkait aduan dari masyarakat soal masih saja sekolah yang melakukan pungutan dari Ombudsman ya tetap mengawasi dan misal walimurid kepengen tindak lanjut langsung lapor ke Ombudsman saja. Laporin saja dan andai kata namanya mau disamarkan ya akan kami rahasiakan namanya," ujarnya.
Untuk pengaduan Perwakilan SUMATERA SELATAN
Jalan Radio No. 1 Kel.20 ilir DIV, Kec. ilir timur 1, Palembang. "Bisa telepon ke (0711)7443647 dan WA : 08117870137 Email pengaduan : pengaduan.sumsel@ombudsman.go.id," jelasnya.
